TEMPO.CO, Jakarta - Pemilu Irak pada Ahad kemarin diwarnai golput tertinggi selama beberapa tahun terakhir, menurut pejabat pemilu, dengan partisipasi yang rendah menunjukkan berkurangnya kepercayaan pada para pemimpin politik dan sistem demokrasi yang dibawa oleh invasi pimpinan Amerika Serikat tahun 2003.

Elit penguasa mapan yang didominasi Islam Syiah yang partai-partainya yang paling kuat memiliki sayap bersenjata diperkirakan akan menyapu suara, dengan gerakan yang dipimpin oleh ulama Syiah populis Moqtada al-Sadr, yang menentang semua campur tangan asing dan yang saingan utamanya adalah Kelompok Syiah yang bersekutu dengan Iran, terlihat muncul sebagai faksi terbesar di parlemen.

Hasil seperti itu tidak akan secara dramatis mengubah keseimbangan kekuatan di Irak atau Timur Tengah yang lebih luas, kata para pejabat Irak, diplomat asing dan analis, tetapi bagi orang Irak itu bisa berarti bahwa seorang mantan pemimpin pemberontakan dan Islam konservatif dapat meningkatkan kekuasaannya atas pemerintah.

Dikutip dari Reuters, 11 Oktober 2021, dua pejabat komisi pemilihan mengatakan jumlah pemilih yang memenuhi syarat secara nasional adalah 19% pada Ahad tengah hari. Total jumlah pemilih adalah 44,5% dalam pemilihan terakhir pada tahun 2018. Tempat pemungutan suara ditutup pada pukul 6 sore.

Hasil awal diharapkan pada Senin tetapi angka partisipasi akhir dapat diumumkan pada Minggu malam.

Namun, pemilihan umum Irak sering diikuti dengan pembicaraan berlarut-larut mengenai presiden, perdana menteri, dan kabinet.

Dengan angka partisipasi itu, maka ini menjadi pemilu Irak dengan jumlah pemilih terendah sejak 2003, menurut penghitungan komisi pemilihan di tempat pemungutan suara yang dikunjungi Reuters di seluruh negeri.

Di Kota Sadr Baghdad, sebuah tempat pemungutan suara yang didirikan di sekolah khusus perempuan hanya didatangi sedikit pemilih.

Relawan pemilu Hamid Majid, 24 tahun, mengatakan dia telah memilih guru sekolah lamanya, seorang kandidat Sadrist.

"Dia mendidik banyak dari kita di daerah itu sehingga semua anak muda memilihnya. Ini waktunya untuk Gerakan Sadrist. Orang-orang bersama mereka," kata Majid.

Pemilihan parlemen diadakan beberapa bulan lebih awal di bawah undang-undang baru yang dirancang untuk membantu kandidat independen, sebagai tanggapan terhadap protes anti-pemerintah yang meluas dua tahun lalu.

"Perebutan dan formasi pemerintah akan terlihat sama - partai yang sama akan datang untuk berbagi kekuasaan dan tidak menyediakan penduduk dengan layanan dan pekerjaan dasar dan di atas itu akan terus membungkam perbedaan pendapat. Ini sangat memprihatinkan," kata Renad Mansour dari Iraq Initiative di Chatham House.

Amerika Serikat, Teluk Arab dan Israel di satu sisi, dan Iran di sisi lain, bersaing untuk mempengaruhi Irak, yang memberikan Iran pintu gerbang untuk mendukung sekutu bersenjata di Suriah dan Lebanon.

Invasi tahun 2003 menggulingkan Saddam Hussein, seorang Muslim Sunni, dan melambungkan kekuasaan mayoritas Syiah dan Kurdi di negara itu, yang tertindas di bawah otokrat. Ini memicu kekerasan sektarian selama bertahun-tahun, termasuk pengambilalihan sepertiga negara oleh ISIS antara 2014 dan 2017.

Guru sekolah menengah Abdul Ameer Hassan al-Saadi mengatakan dia memboikot pemilihan, pemilihan parlemen pertama sejak protes 2019 dan tindakan keras berikutnya. Demonstrasi ditekan secara brutal dan sekitar 600 orang tewas selama beberapa bulan.

"Saya kehilangan putra saya Hussain yang berusia 17 tahun setelah dia terbunuh oleh tabung gas air mata yang ditembakkan oleh polisi selama protes di Baghdad," kata al-Saadi, yang rumahnya dekat dengan tempat pemungutan suara di distrik Baghdad yang mayoritas penduduknya Syiah. Karrada.

"Saya tidak akan memilih pembunuh dan politisi korup karena luka di dalam diri saya dan ibunya yang kami derita setelah kehilangan anak laki-laki kami masih berdarah."

Kepala pengamat pemilu Irak dari Uni Eropa, Viola von Cramon, mengatakan jumlah pemilih yang relatif rendah sangat berarti.

"Ini jelas, tentu saja sinyal politik dan kita hanya bisa berharap bahwa itu akan didengar oleh para politisi dan elit politik Irak," katanya.

Meskipun demikian, beberapa warga Irak ingin memberikan suara dalam pemungutan suara parlemen kelima Irak sejak 2003 dan berharap akan ada perubahan. Di kota utara Kirkuk, Abu Abdullah mengatakan dia tiba untuk memberikan suara satu jam sebelum tempat pemungutan suara dibuka.

"Kami berharap situasinya membaik secara signifikan," ujarnya.

Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi tidak mencalonkan diri untuk pemilihan, tetapi negosiasi setelah pemungutan suara belum bisa membuatnya mendapatkan masa jabatan kedua. Kadhimi, yang dipandang ramah Barat, tidak memiliki partai yang mendukungnya.

Pemerintahnya mengadakan pemungutan suara lebih awal sebagai tanggapan atas protes 2019.

Kurdi memiliki dua partai utama yang menguasai wilayah otonomi Kurdistan, dan Sunni kali ini memiliki dua blok utama.

Irak lebih aman daripada selama bertahun-tahun dan sektarianisme kekerasan kurang hadir sejak Irak menaklukkan ISIS garis keras Sunni pada 2017 dengan bantuan koalisi militer internasional dan Iran. Tapi korupsi dan salah urus membuat banyak dari 40 juta penduduk Irak kekurangan pekerjaan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan listrik.

Pakar politik yang berbasis di Baghdad Ahmed Younis mengatakan banyak orang Irak melihat sistem pemerintahan pasca-Saddam Hussein, berdasarkan pembagian kekuasaan sektarian, sebagai sebuah kegagalan. Dan korupsi yang mengakar dan meningkatnya kekuatan milisi yang tidak terkendali memperdalam kekecewaan.

"Boikot pada akhirnya tidak bisa dihindari dan itulah yang terjadi dalam pemilihan hari ini," kata Younis.

Setidaknya 167 partai dan lebih dari 3.200 kandidat bersaing dalam pemilu Irak tahun ini, memperebutkan 329 kursi parlemen, menurut komisi pemilihan umum.

Baca juga: Akhiri Misi Pertempuran, Ini Fungsi Militer Amerika di Irak Selanjutnya

REUTERS