Islandia Bakal Punya Parlemen Mayoritas Perempuan Pertama di Eropa

Reporter

Tempo.co

Senin, 27 September 2021 13:00 WIB

Perdana Menteri Islandia Katrin Jakobsdottir menghadiri konferensi pers di Oslo, Norwegia 3 Februari 2020. [NTB Scanpix/Ole Berg-Rusten via REUTERS/File Photo]

TEMPO.CO, Jakarta - Islandia tampaknya telah memilih parlemen mayoritas perempuan tetapi penghitungan ulang suara pada Ahad menunjukkan masih akan ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan di kamar parlemen itu, televisi pemerintah RUV melaporkan.

Tiga puluh perempuan terpilih menjadi anggota parlemen dengan 63 kursi dalam pemilihan hari Sabtu, naik dari 24 dalam pemilihan sebelumnya. Hasil sebelumnya sebelum penghitungan ulang pada Minggu malam menunjukkan 33 perempuan terpilih, dikutip dari Reuters, 27 September 2021.

Komisi Pemilihan Nasional Islandia belum mempublikasikan hasilnya di situs webnya dan tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Hanya tiga negara: Rwanda, Kuba dan Nikaragua, yang memiliki lebih banyak perempuan daripada laki-laki di parlemen, sementara Meksiko dan Uni Emirat Arab terbagi 50/50 antara legislator perempuan dan pria, menurut data dari Inter-Parliamentary Union.

Di Eropa, Swedia dan Finlandia masing-masing memiliki 47% dan 46% keterwakilan perempuan di parlemen.

Advertising
Advertising

Islandia, sebuah pulau Atlantik Utara berpenduduk 371.000 orang, menduduki peringkat negara paling setara gender di dunia selama 12 tahun berturut-turut dalam laporan World Economic Forum (WEF) yang dirilis pada Maret.

Jajak pendapat memperkirakan koalisi pemerintahan akan gagal mencapai mayoritas, tetapi lonjakan dukungan untuk Partai Progresif kanan-tengah, yang memenangkan lima kursi lebih banyak daripada tahun 2017, mendorong jumlah total koalisi menjadi 37 kursi, menurut RUV.

Anggota pemerintahan saat ini, yang terdiri dari Gerakan Kiri-Hijau Perdana Menteri Katrin Jakobsdottir, Partai Kemerdekaan yang konservatif dan Partai Progresif, mengatakan sebelum pemilihan mereka akan merundingkan kerja sama lanjutan jika mereka mempertahankan kursi mayoritas.

Presiden Gudni Johannesson mengatakan dia tidak akan menyerahkan mandat untuk membentuk pemerintahan baru kepada pihak mana pun, tetapi akan menunggu pembicaraan koalisi di antara ketiga partai tersebut.

Partai Kemerdekaan tetap yang terbesar di parlemen dengan 16 kursi, tidak berubah dari pemilihan terakhir. Pemimpin partai dan mantan Perdana Menteri Bjarni Benediktsson mengatakan dia optimistis ketiga partai dapat membentuk koalisi dan dia tidak akan menuntut untuk memimpin pemerintahan baru, RUV melaporkan.

Partai Kiri-Hijau mendapat delapan kursi, turun dari 11 kursi pada pemilu 2017, meskipun dua anggota parlemen meninggalkan partai tak lama setelah pemilu Islandia terakhir.

Baca juga: Riset: Perempuan di Pemerintahan Membuat Populasi Lebih Sehat

REUTERS

Berita terkait

Memahami Bahaya Hipertensi pada Perempuan yang Sering Diabaikan

6 jam lalu

Memahami Bahaya Hipertensi pada Perempuan yang Sering Diabaikan

Penting bagi perempuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya hipertensi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan jantung dan kesejahteraan mereka.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

2 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

2 hari lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa, UNODC dan ILO Luncurkan PROTECT untuk Lindungi Hak Perempuan Pekerja Migran

2 hari lalu

Uni Eropa, UNODC dan ILO Luncurkan PROTECT untuk Lindungi Hak Perempuan Pekerja Migran

PROTECT ditujukan untuk memperkuat hak-hak perempuan pekerja migran, anak-anak dan kelompok berisiko di Indonesia

Baca Selengkapnya