Petinggi Bank Dunia Dituduh Sengaja Manipulasi Peringkat China dan Arab Saudi
Reporter
Tempo.co
Editor
Eka Yudha Saputra
Sabtu, 18 September 2021 16:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia mengatakan akan berhenti menerbitkan laporan ekonomi tahunan Doing Business setelah penyelidikan independen menemukan para pemimpin bank menempatkan menekan staf untuk mengubah data guna meningkatkan peringkat China dan Arab Saudi pada laporan edisi 2018 dan 2020.
Firma WilmerHale ditugaskan oleh Komite Etika Bank Dunia untuk melakukan penyelidikan ini. Doing Business adalah laporan oleh Bank Dunia untuk peringkat iklim bisnis suatu negara.
Laporan tersebut menemukan bahwa Kristalina Georgieva dan pejabat senior Bank Dunia lainnya menerapkan "tekanan yang tidak semestinya" pada staf Doing Business untuk meningkatkan peringkat China dalam hal iklim bisnis.
Dikutip dari CNN, 18 September 2021, penyelidik WilmerHale menemukan CEO Kristalina Georgieva saat itu menekan tim Doing Business pada 2017 untuk "mengubah metodologi laporan" atau "membuat perubahan spesifik" pada poin data untuk meningkatkan peringkat China di edisi 2018.
Ini terjadi setelah pejabat pemerintah China berulang kali menyatakan keprihatinan kepadanya dan Presiden Bank Dunia saat itu Jim Yong Kim atas peringkat negara itu, menurut investigasi 16 halaman yang dirilis oleh WilmerHale.
Bank Dunia, pemberi pinjaman multilateral yang berbasis di Washington, sedang mencari dukungan China untuk peningkatan modal yang besar pada saat itu, upaya yang diawasi oleh Georgieva sebagai CEO dan Jim Yong Kim sebagai Presiden Bank Dunia saat itu, Reuters melaporkan.
Menuru investigasi WilmerHale, Georgieva "terlibat langsung" dalam meningkatkan peringkat China. Laporan mengatakan bahwa dalam satu pertemuan, CEO saat itu "menghukum Direktur Negara Bank saat itu karena salah mengelola hubungan Bank Dunia dengan China dan gagal untuk menghargai pentingnya laporan Doing Business ke negara tersebut."
Pemimpin tim Doing Business akhirnya meningkatkan peringkat China dalam survei sebanyak tujuh peringkat menjadi 78 dengan mengidentifikasi titik data yang dapat mereka modifikasi, termasuk memberi negara itu "lebih banyak kredit" untuk undang-undang transaksi aman China, menurut laporan WilmerHale.
Pada Oktober 2017, penyelidikan menemukan bahwa pembantu Kim juga mengarahkan tim survei untuk mensimulasikan bagaimana skor akhir China dapat berubah jika data dari Taiwan dan Hong Kong dimasukkan ke dalam data negara yang ada. Laporan WilmerHale mengatakan bahwa para pemimpin tim Doing Business "percaya bahwa kekhawatiran itu datang dari Presiden Kim secara langsung."
Investigasi WilmerHale juga menemukan kejanggalan terkait data Arab Saudi dalam laporan Doing Business 2020. Pejabat pemerintah Saudi menyatakan "ketidaksenangan" atas peringkat negara mereka pada edisi 2019, terutama dengan kegagalan tim survei untuk mengenali apa yang dilihat para pejabat sebagai "reformasi negara yang berhasil," menurut penyelidikan, dikutip dari CNN.
Akibatnya, para pemimpin senior bank, termasuk salah satu pendiri laporan Doing Business, Simeon Djankov, menginstruksikan tim survei untuk "menemukan cara mengubah data" sehingga Yordania tidak akan menempati peringkat pertama dalam apa yang disebut "Daftar Peningkatan Teratas". Tim akhirnya menambahkan poin dalam beberapa kategori ke Arab Saudi sehingga negara itu akan menggantikan Yordania di posisi teratas, menurut hasil penyelidikan.
Djankov mengatakan, permintaan untuk mengubah data Arab Saudi datang dari dua pejabat senior Bank Dunia, salah satunya adalah orang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Presiden Kim dan terlibat dalam perubahan data China dalam Doing Business edisi 2018, menurut hasil investigasi.
Kedutaan Arab Saudi di Washington DC dan Kementerian Luar Negeri Saudi belum memberi tanggapan ketika dihubungi CNN. CNN juga telah menghubungi Simeon Djankov dan Peterson Institute for International Economics di mana dia bekerja sebagai analis senior untuk memberikan komentar.
Kim belum menanggapi email CNN yang meminta komentar.
Dewan eksekutif IMF telah meminta komite etika untuk meninjau penyelidikan WilmerHale, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. Komite etika kemudian akan melaporkan kembali ke dewan dengan penilaian mereka.
Kristalina Georgieva, yang saat ini menjabat kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva, pada Jumat membantah tuduhan bahwa dia menekan staf Bank Dunia untuk mengubah data untuk mendukung China selama dirinya menjabat sebagai CEO Bank Dunia, ketika dewan eksekutif IMF meluncurkan tinjauan resmi tentang masalah tersebut, Reuters melaporkan.
Georgieva menggunakan pertemuan yang dijadwalkan sebelumnya dengan 2.700 staf IMF untuk membahas temuan laporan independen WilmerHale yang dikeluarkan pada hari Kamis.
"Biarkan saya menjelaskannya dengan sangat sederhana kepada Anda. Tidak benar. Baik dalam kasus ini, maupun sebelum atau sesudahnya, saya telah menekan staf untuk memanipulasi data," kata Georgieva kepada staf IMF, menurut transkrip pertemuan yang diberikan kepada Reuters.
Georgieva mengatakan kepada staf IMF bahwa dia sangat menghargai data dan analisis dan tidak menekan staf untuk mengubahnya, menurut transkrip.
WilmerHale mengatakan sedang mengerjakan laporan kedua yang akan membahas "potensi pelanggaran anggota staf" sehubungan dengan penyimpangan data, menurut Reuters.
Komite etika dewan eksekutif IMF sedang meninjau laporan tersebut, juru bicara IMF Gerry Rice mengatakan pada hari Jumat. Georgieva memberi pengarahan kepada dewan tentang tuduhan Bank Dunia pada hari Kamis.
"Sebagai bagian dari prosedur reguler dalam masalah seperti itu, komite etik akan melapor ke dewan," kata Rice, tetapi tidak memberikan jadwal untuk kesimpulan apa pun.
Georgieva telah memimpin IMF dan sekitar 2.500 stafnya sejak Oktober 2019, memainkan peran kunci dalam respons global terhadap pandemi Covid-19 sambil mengamankan dukungan untuk distribusi US$650 miliar (Rp9.200 triliun) cadangan moneter IMF ke 190 negara anggota IMF.
Beberapa negara anggota IMF, yang mendanai pinjaman darurat dan proyek-proyek lain yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat stabilitas keuangan global, menyuarakan keprihatinan dan mengatakan mereka sedang meninjau laporan etika. Ini termasuk Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Jepang.
Bank Dunia mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya akan membatalkan seri laporan "Doing Business", yang telah berjalan sejak tahun 2003, mengecewakan investor yang mengandalkannya untuk membantu mereka menilai risiko negara.
Pembatalan laporan Doing Business dan tuduhan itu berdampak di Wall Street dan Washington.
"Keterlibatan itu harus dimintai pertanggungjawaban, dan negara-negara bebas perlu secara serius mengevaluasi kembali peran yang kami izinkan dimainkan Beijing di lembaga-lembaga global," kata Senator Marco Rubio dari Florida kepada Reuters.
Senator Bill Hagerty, Republikan teratas di subkomite perdagangan dan keuangan internasional Komite Perbankan Senat, meminta "pemulihan laporan berharga ini dalam kondisi yang dapat kami percayai daripada pembatalannya."
Menghentikan laporan tahunan ini dapat mempersulit investor untuk menilai di mana harus meletakkan uang mereka, kata beberapa investor kepada Reuters.
Paul Romer, mantan kepala ekonom Bank Dunia, mengatakan kepada Reuters bahwa Georgieva "menghapus" kekhawatirannya tentang data laporan "Doing Business" untuk Cile, yang katanya mungkin telah menunjukkan bias terhadap mantan pemerintah sosialis.
Romer, seorang ekonom pemenang Nobel di Universitas New York, meninggalkan Bank Dunia karena kontroversi pada 2018.
"Ada kemauan untuk melakukan apa pun yang berhasil atau apa pun yang tampak tepat pada titik mana pun tanpa prinsip panduan apa pun," kata Romer tentang Georgieva.
Seorang juru bicara Bank Dunia menolak mengomentari pernyataan Romer.
Berita dan dampak apa pun kemungkinan akan mendominasi pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang diadakan secara bersamaan di Washington pada minggu kedua Oktober tahun ini.
Baca juga: Bank Dunia Minta Investor Ringankan Utang Negara Miskin
REUTERS | CNN
