TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Sentral Lebanon mengatakan tidak ada yang menjalankan negara saat ini, setelah dikritik pemerintah atas keputusannya untuk menghentikan subsidi bahan bakar yang telah menguras cadangan mata uang.

Dalam wawancara yang disiarkan pada Sabtu, Riad Salameh mengatakan pemerintah dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dengan mengeluarkan undang-undang yang diperlukan, dikutip dari Reuters, 15 Agustus 2021.

Presiden Lebanon Michel Aoun pada hari Sabtu meminta parlemen untuk bersidang dan mengambil tindakan yang tepat atas krisis tersebut, tanpa menyebutkan waktu atau proposal tertentu.

Salameh membantah dia bertindak sendiri dalam mengumumkan penghentian subsidi pada Rabu, dan mengatakan keputusan itu telah diketahui luas sebelum diumumkan.

"Sejauh ini Anda tidak memiliki seorang pun yang menjalankan negara," Salameh mengatakan kepada Radio Free Lebanon.

Krisis bahan bakar yang memburuk adalah bagian dari krisis keuangan Lebanon yang lebih luas. Rumah sakit, toko roti, dan banyak bisnis mengurangi operasi atau tutup karena bahan bakar habis.

Kekerasan mematikan akibat krisis bahan bakar telah pecah. Pengunjuk rasa memblokir jalan dan tanker bahan bakar dibajak minggu ini.

American University of Beirut Medical Center mengatakan pihaknya terancam menghadapi penutupan paksa pada Senin karena kekurangan bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan listrik.

"Ini berarti ventilator dan peralatan medis penyelamat lainnya akan berhenti beroperasi. Empat puluh pasien dewasa dan 15 anak-anak yang menggunakan respirator akan segera meninggal," kata rumah sakit tersebut.

Gedung Bank Sentral Lebanon di Beirut, Lebanon 23 April 2020. [REUTERS/Mohamed Azakir/File Foto]

Langkah Bank Sentral Lebanon untuk mengakhiri subsidi akan memicu kenaikan harga yang tajam. Ini adalah kemorosotan terbaru dalam krisis yang telah menenggelamkan nilai pound Lebanon sebesar 90% dalam waktu kurang dari dua tahun, dan mendorong lebih dari setengah populasi ke dalam garis kemiskinan.

Bank Sentral Lebanon telah secara efektif mensubsidi bahan bakar dan impor penting lainnya dengan menyediakan dolar AS dengan nilai tukar di bawah harga riil pound, terakhir pada 3.900 pound terhadap dolar AS dibandingkan dengan harga pasar paralel di atas 20.000. Langkah ini telah menggerus cadangan mata uang yang menurut Salameh sekarang tinggal US$14 miliar (Rp201 triliun).

Untuk terus memberikan dukungan tersebut, bank sentral mengatakan perlu undang-undang untuk mengizinkan penggunaan cadangan wajib, sebagian dari simpanan yang harus dilindungi undang-undang.

"Kami mengatakan kepada semua orang: Anda ingin menghabiskan cadangan wajib, kami siap, beri kami hukum. Ini akan memakan waktu lima menit," kata Salameh.

Pemerintah telah mengatakan harga bahan bakar tidak boleh berubah. Importir bahan bakar mengatakan mereka tidak dapat mengimpor dengan harga pasar dan menjual dengan harga bersubsidi, dan menginginkan kejelasan.

Bank sentral dan otoritas minyak mengatakan kepada importir untuk menjual saham mereka pada tingkat subsidi 3.900 pound per dolar AS, memprioritaskan rumah sakit dan fungsi penting lainnya.

Tentara Lebanon mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah mulai menyerbu pompa bensin yang ditutup dan mendistribusikan bensin yang disimpan kepada warga.

Pengkritik skema subsidi mengatakan itu telah mendorong penyelundupan dan penimbunan dengan menjual komoditas di sebagian kecil dari harga sebenarnya.

Salameh mengatakan bank telah berkewajiban untuk membiayai pedagang yang tidak membawa produk mereka ke pasar, dan bahwa lebih dari US$800 juta (Rp11,5 triliun) yang dihabiskan untuk impor bahan bakar pada bulan lalu seharusnya berlangsung selama tiga bulan.

Salameh mengatakan tidak ada solar, bensin atau listrik. "Ini adalah penghinaan terhadap Lebanon," katanya.

Politisi Lebanon gagal menyepakati pemerintahan baru sejak Perdana Menteri Hassan Diab mundur Agustus lalu setelah ledakan mematikan di pelabuhan Beirut. Dia tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara.

Presiden Aoun menyatakan optimisme pemerintahan baru akan segera terbentuk.

Salameh mengatakan Lebanon bisa keluar dari krisis jika pemerintah yang berpikiran reformis mulai menjabat.

Pemerintah mengatakan penghentian subsidi harus menunggu sampai kartu tunai prabayar untuk masyarakat miskin diluncurkan. Parlemen Lebanon menyetujui ini pada bulan Juni, dengan pembiayaan dari cadangan wajib, kata gubernur Bank Sentral Lebanon, tetapi mengatakan belum ada tindakan yang terwujud.

Baca juga: Eksklusif: Duta Besar Hajriyanto Ungkap Sebab Krisis Ekonomi Lebanon

REUTERS