Pemerintahan Joe Biden Beri Insentif Rp1,4 Juta untuk Orang yang Baru Divaksin

Jumat, 30 Juli 2021 09:00 WIB

Presiden AS terpilih Joe Biden menerima dosis kedua vaksin COVID-19 di Rumah Sakit ChristianaCare Christiana di Newark, Delaware, 11 Januari 2021. REUTERS/Tom Brenner

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden telah meminta negara bagian, pemerintah lokal, dan pemerintah daerah, untuk memberikan insentif US$ 100 (sekitar Rp1,4 juta) kepada setiap warga Amerika yang baru divaksin sebagai upaya mendorong tingkat vaksinasi Covid-19, kata Departemen Keuangan AS pada Kamis.

Depkeu mengatakan insentif itu adalah penggunaan dana yang diizinkan dari bantuan US$350 miliar (Rp5.000 triliun) yang diberikan pemerintah federal kepada pemerintah negara bagian, lokal, teritorial dan suku di bawah Undang-Undang Rencana Penyelamatan Amerika atau American Rescue Plan Act.

Departemen Keuangan akan memberikan bantuan teknis dalam menggunakan dana ini untuk mendukung peningkatan vaksinasi, menurut laporan Reuters, 30 Juli 2021.

"Hari ini (29 Juli 2021), Presiden menyerukan kepada pemerintah negara bagian, teritorial, dan lokal untuk memberikan pembayaran US$100 untuk setiap orang Amerika yang baru divaksinasi, sebagai insentif tambahan untuk meningkatkan tingkat vaksinasi, melindungi masyarakat, dan menyelamatkan nyawa," kata Departemen Keuangan.

Sebelumnya pada hari Kamis, Wali Kota New York City Bill de Blasio mengumumkan bahwa siapa pun yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 pertama mereka di situs yang dikelola kota akan menerima pembayaran US$100.

Advertising
Advertising

Departemen Keuangan juga mengatakan sedang memperluas kredit pajak yang dapat diklaim oleh pengusaha untuk upah yang dibayarkan kepada karyawan sehingga bisa memberi mereka cuti berbayar untuk mendapatkan vaksinasi, atau untuk membantu anggota keluarga dan individu tertentu lainnya dengan vaksinasi Covid-19.

Pada Kamis Joe Biden juga mengumumkan tindakan baru untuk mendorong lebih banyak vaksinasi, termasuk mendesak semua pegawai federal divaksin Covid-19 atau dikenakan protokol ketat.

President Joe Biden memegang masker saat berbicara di depan media tentang upaya menangani pandemi Covid-19 usai bertemu dengan Dewan Penasihat Transisi COVID-19 di Wilmington, Delaware, 9 November 2020. Usai terpilih Joe Biden mengumumkan pembentukan gugus tugas Covid-19 untuk menyusun cetak biru mengatasi pandemi. REUTERS/Jonathan Ernst

Tindakan baru ini datang di tengah meningkatnya rawat inap dan kematian akibat Covid-19 di AS. Sebagian besar orang dengan kasus Covid-19 parah adalah mereka yang tidak divaksinasi.

"Ini adalah tragedi Amerika. Orang-orang sekarat dan akan meninggal, yang sebetulnya bisa diselamatkan," kata Joe Biden dalam pidato di Gedung Putih, CNN melaporkan.

"Baca beritanya. Anda akan melihat cerita pasien yang tidak divaksinasi di rumah sakit, ketika mereka terbaring di tempat tidur sekarat karena Covid-19, mereka bertanya, 'Dok, bisakah saya mendapatkan vaksinnya?' Para dokter harus mengatakan, 'Maaf, sudah terlambat'." cerita Biden.

Dalam pendekatannya yang paling keras untuk mendorong orang Amerika agar divaksinasi, Joe Biden dengan blak-blakan berargumen bahwa jika Anda tidak divaksinasi, "Anda menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri, keluarga Anda, dan mereka yang bekerja dengan Anda."

Joe Biden mengatakan setiap pegawai pemerintah federal dan kontraktor di tempat akan diminta untuk membuktikan status vaksinasi mereka.

"Karyawan yang belum divaksinasi akan diminta untuk memakai masker di tempat kerja di mana pun lokasi geografis mereka, jarak fisik dari semua karyawan dan pengunjung lain, mematuhi persyaratan pengujian penyaringan mingguan atau dua kali seminggu, dan tunduk pada pembatasan perjalanan resmi," kata Gedung Putih menjelang pidato Joe Biden.

Baca juga: Joe Biden Rayakan HUT UU Penyandang Disabilitas, Gelontorkan USD 400 Miliar

REUTERS | CNN

Berita terkait

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

5 jam lalu

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

Percepatan bantuan militer senilai US$6 miliar ke Ukraina mencerminkan kepanikan yang dirasakan oleh pemerintahan Joe Biden dan Kongres AS

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

17 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

1 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

18 Negara Ini Desak Hamas Terima Kesepakatan Bebaskan Sandera

1 hari lalu

18 Negara Ini Desak Hamas Terima Kesepakatan Bebaskan Sandera

Sekelompok 18 negara meminta Hamas untuk segera membebaskan sandera dan menerima perjanjian gencatan senjata.

Baca Selengkapnya

Protes Kebijakan Biden di Gaza, Juru Bicara Deplu AS Mengundurkan Diri

1 hari lalu

Protes Kebijakan Biden di Gaza, Juru Bicara Deplu AS Mengundurkan Diri

Jubir bahasa Arab untuk Deplu AS telah mengundurkan diri dari jabatannya karena penentangannya terhadap kebijakan Biden di Gaza.

Baca Selengkapnya

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

1 hari lalu

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

Berbagi kampus di Amerika Serikat unjuk rasa mendukung Palestina dengan tuntutan yang seragam soal protes genosida di Gaza.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

2 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

2 hari lalu

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

Amerika Serikat resmi melarang TikTok karena alasan keamanan jika ByteDance tidak melakukan divestasi sahamnya. Perusahaan Cina itu melawan.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

2 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

2 hari lalu

Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

Presiden terpilih Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam membina kemitraan yang erat dengan AS.

Baca Selengkapnya