Negosiasi Anggaran Buntu, Misi Perdamaian PBB Terancam Non-aktif Tahun Ini

Selasa, 29 Juni 2021 21:30 WIB

Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) TNI Konga XXVIII-M/Unifil meneriakkan yel-yel sebelum berangkat menuju Lebanon di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Jumat 5 Maret 2021. Sebanyak 119 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) TNI Konga XXVIII-M/Unifil bersama KRI Sultan Iskandar Muda-367 diberangkatkan menuju Lebanon dalam menjalankan misi perdamaian PBB. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna

TEMPO.CO, Jakarta - Misi Perdamaian PBB terancam tidak berlanjut. Gara-garanya, 193 anggota Majelis Umum PBB belum menemukan kata sepakat soal besaran anggaran untuk misi perdamaian tersebut. Per berita ini ditulis, nilai anggaran yang diperdebatkan adalah US$6 miliar yang akan berlaku dari tahun ini hingga 30 Juni 2022.

PBB menetapkan Rabu nanti sebagai deadline penetapan anggaran. Jika di hari itu tidak ada keputusan soal anggaran, maka Misi Perdamaian PBB otomatis berhenti pada Kamis nanti, 1 Juli 2021. Total, ada 12 Misi Perdamaian PBB, sebagian besar berlokasi di Afrika dan Timur Tengah, yang keberlanjutannya terancam.

"Kami telah meminta mereka untuk menyiapkan rencana cadangan misalkan anggaran baru tidak diputuskan tepat waktu. Di saat bersamaan, kami tetap berharap dan optimistis negara-negara anggota akan menemukan kesepakatan saat negosiasi," ujar Kepala Strategi Manajemen dan Kebijakan PBB, Catherine Pollard, Selasa, 29 Juni 2021.

Pasukan Garuda Bhayangkara Polri yang tergabung dalam Formed Police United untuk misi perdamaian Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), saat upacara Pembaretan di Cikeas, Jawa Barat. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ


Pollard melanjutkan, dirinya tak bisa membayangkan anggaran Misi Perdamaian PBB benar-benar tak disepakati pada Rabu esok. Walau begitu, PBB juga bersiap untuk kemungkinan terburuk dengan mulai memikirkan bagaimana mengamankan aset dan keselamatan staf serta Pasukan Perdamaian PBB.

Kepala Misi Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, mengklarifikasi bahwa misi mereka tak akan sepenuhnya bubar jalan jika anggaran tak disepakati. Ia berkata, misi akan tetap bisa dilangsungkan namun dengan skala yang sangat terbatas. Padahal, di situasi pandemi COVID-19, kata ia, peran Misi Perdamaian PBB menjadi kian penting.

"Misi akan menjadi sangat-sangat terbatas dan tak akan mampu menjalankan tugas untuk melindungi penduduk, membantu menangani pandemi COVID-19, serta mengawal proses mediasi ataupun politik," ujar Lacroix.

Menurut laporan Reuters, sejumlah diplomat PBB menyalahkan buntunya negosiasi anggaran ke prosedur yang berubah, isu logistik, serta buruknya komunikasi antara Cina dengan negara-negara Barat.

Amerika adalah salah satu penyokong terbesar Misi Perdamaian PBB, menanggung 28 persen anggarannya. CIna berada di posisi kedua dengan 15,2 persen, diikuti Jepang 8,5 persen.

Baca juga: Investigator PBB Dukung Penyelidikan Rekam Jejak Presiden Iran Ebrahim Raisi

ISTMAN MP | REUTERS


Berita terkait

Filipina Salahkan Beijing karena Memancing Ketegangan di Laut Cina Selatan

10 jam lalu

Filipina Salahkan Beijing karena Memancing Ketegangan di Laut Cina Selatan

Manila menuduh penjaga pantai Cina telah memancing naiknya ketegangan di Laut Cina Selatan setelah dua kapalnya rusak ditembak meriam air

Baca Selengkapnya

Survei: 58 Persen Responden Percaya Beijing Gunakan TikTok untuk Pengaruhi Opini Warga Amerika Serikat

12 jam lalu

Survei: 58 Persen Responden Percaya Beijing Gunakan TikTok untuk Pengaruhi Opini Warga Amerika Serikat

Jajak pendapat yang dilakukan Reuters/Ipsos mengungkap 58 persen responden percaya Beijing menggunakan TikTok untuk mempengaruhi opini warga Amerika.

Baca Selengkapnya

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

16 jam lalu

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut

Baca Selengkapnya

EHang Lebih Dekat Lagi ke Operasional Taksi Terbang Komersial di Cina

17 jam lalu

EHang Lebih Dekat Lagi ke Operasional Taksi Terbang Komersial di Cina

EHang raih sertifikat produksi untuk bakal taksi terbang EH216-S. Yang pertama di industri eVTOL dunia.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

22 jam lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Hadapi Boikot karena Gaza, McDonald's Gagal Capai Target Laba Kuartal

23 jam lalu

Hadapi Boikot karena Gaza, McDonald's Gagal Capai Target Laba Kuartal

McDonald's Corporation gagal mencapai perkiraan laba kuartalannya untuk pertama kalinya dalam dua tahun karena boikot Gaza

Baca Selengkapnya

Marak WNI Jadi Korban Penipuan Berkedok Pengantin di Cina, KBRI Ungkap Modusnya

1 hari lalu

Marak WNI Jadi Korban Penipuan Berkedok Pengantin di Cina, KBRI Ungkap Modusnya

Banyak WNI yang diiming-imingi menjadi pengantin di Cina dengan mas kawin puluhan juta. Tak semuanya beruntung.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Demo Bela Palestina di Amerika, Kandidat Presiden Ditangkap hingga Boikot Akademis

1 hari lalu

5 Fakta Demo Bela Palestina di Amerika, Kandidat Presiden Ditangkap hingga Boikot Akademis

Demo bela Palestina di sejumlah kampus Amerika menimbulkan sejumlah dampak.

Baca Selengkapnya

6 Kampus Bersejarah Lokasi Demo Bela Palestina di Amerika

1 hari lalu

6 Kampus Bersejarah Lokasi Demo Bela Palestina di Amerika

Demo bela Palestina terjadi di sejumlah kampus Amerika. Polisi negara sekutu Israel itu bertindak represif.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

2 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya