Senat AS Loloskan RUU Anggaran Penelitian Rp 2.000 T untuk Saingi Teknologi Cina

Rabu, 9 Juni 2021 11:39 WIB

Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

TEMPO.CO, Jakarta - Senat AS memberikan suara 68-32 pada Selasa untuk menyetujui paket undang-undang yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan negara untuk bersaing dengan teknologi Cina.

Urusan dengan Cina adalah salah satu dari sedikit sentimen bipartisan di Kongres AS yang sangat terpecah, yang dikendalikan secara sempit oleh Partai Demokrat Presiden Joe Biden.

Langkah tersebut memberi wewenang sekitar US$190 miliar (Rp2.708 triliun) untuk memperkuat teknologi dan penelitian AS, dilaporkan Reuters, 9 Juni 2021.

Secara terpisah, RUU itu akan menyetujui pengeluaran US$54 miliar (Rp770 triliun) untuk meningkatkan produksi dan penelitian semikonduktor, dan peralatan telekomunikasi, termasuk US$2 miliar (Rp28,5 triliun) yang didedikasikan untuk chip yang digunakan oleh pembuat mobil yang telah mengalami kekurangan besar signifikan.

RUU itu harus melewati Dewan Perwakilan Rakyat untuk dikirim ke Gedung Putih agar Biden menandatangani menjadi undang-undang. Tidak jelas seperti apa bentuk undang-undang di DPR atau kapan akan diadopsi.

Advertising
Advertising

RUU tersebut memiliki sejumlah ketentuan terkait Cina lainnya termasuk melarang aplikasi media sosial TikTok diunduh di perangkat pemerintah, dan akan memblokir pembelian drone yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan yang didukung oleh pemerintah Cina. RUU juga akan memungkinkan diplomat dan militer Taiwan untuk mengibarkan bendera mereka dan mengenakan seragam mereka saat berada di Amerika Serikat untuk urusan resmi.

Ini juga akan menciptakan sanksi wajib baru yang luas terhadap entitas Cina yang terlibat dalam serangan siber AS atau pencurian kekayaan intelektual AS dari perusahaan AS, dan memberikan tinjauan kontrol ekspor pada barang-barang yang dapat digunakan untuk mendukung pelanggaran hak asasi manusia.

Ilustrasi industri semikonduktor. alianceamericas.com

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, pengusul dari RUU tersebut, memperingatkan konsekuensi jika bipartisan tidak mendanai penelitian untuk bersaing dengan Cina.

"Jika kita tidak melakukan apa-apa, hari-hari kita sebagai negara adidaya yang dominan mungkin akan berakhir. Kami tidak bermaksud membiarkan hari-hari itu berakhir begitu saja. Kami tidak bermaksud melihat Amerika menjadi negara menengah di abad ini," kata Schumer.

Joe Biden memuji RUU itu, menyebutnya sebagai senjata awal untuk berkompetisi di abad ke-21. "Kita berada dalam kompetisi untuk memenangkan abad ke-21, dan senjata awal telah ditembakan ...Kita tidak dapat mengambil risiko tertinggal."

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan pendanaan tersebut dapat menghasilkan tujuh hingga 10 pabrik semikonduktor baru AS.

Banyak perusahaan AS memuji RUU tersebut. General Motors Co mengatakan undang-undang itu merupakan langkah penting untuk mengatasi kekurangan semikonduktor yang terus berdampak pada manufaktur otomotif AS.

Senator Maria Cantwell mencatat RUU itu akan mengesahkan pendanaan untuk NASA dan misi Artemis ke Bulan.

"Seperti yang telah dijelaskan Cina, mereka akan pergi ke Mars, kita akan kembali ke Bulan untuk mempersiapkan diri kita pergi ke Mars," kata Cantwell.

Beberapa kritikus menyamakan upaya pendanaan Senat dengan dorongan pengembangan industri teknologi tinggi Cina, yang dijuluki "Made in China 2025," yang telah lama membuat Amerika Serikat kesal.

RUU penyaing teknologi Cina itu juga berusaha untuk melawan pengaruh global Cina yang berkembang melalui diplomasi, dengan bekerja sama dengan sekutu dan meningkatkan keterlibatan Amerika Serikat dalam organisasi internasional setelah agenda "America First" mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik.

Baca juga: Laboratorium Nasional Amerika: Skenario COVID-19 Bocor dari Lab Memungkinkan

REUTERS

Berita terkait

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

19 menit lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

1 jam lalu

Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

Kepolisian Los Angeles mengkonfirmasi bahwa lebih dari 200 orang ditangkap di LA dalam gejolak demo mahasiswa bela Palestina. Bagaimana kronologinya?

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

2 jam lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

3 jam lalu

Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

Israel berencana mengusir warga Palestina keluar dari Kota Rafah di selatan Gaza ke sebidang tanah kecil di sepanjang pantai Gaza

Baca Selengkapnya

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

4 jam lalu

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

Seorang detektif swasta Israel yang dicari oleh Amerika Serikat, ditangkap di London atas tuduhan spionase dunia maya

Baca Selengkapnya

Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

5 jam lalu

Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

Kementerian Luar Negeri Belgia mengatakan pihaknya "mengutuk segala ancaman dan tindakan intimidasi" terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

5 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Hamas dan CIA Bahas Gencatan Senjata Gaza di Kairo

5 jam lalu

Hamas dan CIA Bahas Gencatan Senjata Gaza di Kairo

Para pejabat Hamas dan CIA dijadwalkan bertemu dengan mediator Mesir di Kairo untuk merundingkan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

6 jam lalu

Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

Polisi Kanada pada Jumat menangkap dan mendakwa tiga pria India atas pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar tahun lalu.

Baca Selengkapnya