TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah peristiwa kudeta di Myanmar, Rusia menyatakan ingin memperkuat hubungan militer dengan negara tersebut. Dikutip dari Channel News Asia, perwakilan militer kedua negara telah bertemu di Myanmar untuk membahas hal tersebut.

Dalam pertemuan yang berlokasi di Naypyidaw kemarin itu, Rusia diwakili oleh Deputi Menteri Pertahanan Alexander Fomin. Sementara itu, Myanmar diwakili oleh Panglima Militer sekaligus otak di balik kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing.

"Myanmar adalah sekutu yang bisa diandalkan dan partner strategis Rusia di Asia," ujar Fomin via media milik Kementerian Pertahanan Rusia, Zvezda TV, Jumat, 26 Maret 2021.

Langkah Rusia menemui Militer Myanmar tak ayal menimbulkan protes dari oposisi junta. Menurut Yadanar Maung, perwakilan kelompok Justice for Myanmar, Rusia memperburuk situasi dengan melegitimasi pemerintahan junta.

Yadanar Maung berkata, yang seharusnya dilakukan Rusia adalah memberlakukan embargo persenjataan, bukan malah menyediakannya. Embargo pengadaan persenjataan, kata Maung, bisa menekan Militer Myanmar untuk segera mengakhiri kudetanya.

"Apa yang dilakukan Rusia adalah bersekongkol dengan Militer Myanmar untuk teror terhadap warga. Kami heran delgasi Rusia jauh-jauh ke Myanmar untuk melegitimasi pemerintahan junta," ujar Maung menegaskan.

Tangkapan layar dari siaran televisi pemerintah Myanmar mulai 3 Februari 2021 menunjukkan Jenderal Min Aung Hlaing berbicara selama pertemuan. [MRTV / Handout melalui REUTERS]

Beberapa tahun terakhir, hubungan Rusia dan Myanmar memang menguat, terutama dalam hal pertahanan. Menyanggupi penjualan senjata kepada Militer Myanmar adalah salah satu wujudnya. Menurut data Stockholm International Peace Research Institute, senjata-senjata Rusia mewakili 16 persen dari keseluruhan pengadaan senjata Myanmar.

Kedekatan itu juga terlihat di PBB. Di tahun 2017, Rusia memveto resolusi DK PBB terkait krisis Rohingya di Myanmar. Saat itu, Rusia ditemani Cina untuk memveto resolusi tersebut.

Apa yang dilakukan Rusia terhadap Myanmar kontras dibanding kebanyakan negara. Amerika, misalnya, telah menerapkan sanksi berlapis-lapis terhadap Milliter Myanmar terkait kudeta di sana. Awalnya, Amerika hanya menyasar pejabat Militer Myanmar. Pekan ini, mereka menyasar konglemerasi bisnis militer Myanmar untuk "memiskinkan" dan memaksa mereka akhiri kudeta.

Per berita ini ditulis, kudeta Myanmar sudah berjalan hampir dua bulan. Sebanyak 320 warga tewas dalam peristiwa tersebut. Selain itu, sebanyak 2000 lebih orang ditahan secara sewenang-wenang. Kudeta tersebut dipicu kekalahan partai afiliasi Militer Myanmar pada Pemilu 2020.

Baca juga: Dapat Sanksi dari AS dan Eropa, Militer Myanmar Salahkan Demonstran

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA