Junta Militer Pecat Duta Besar Myanmar Karena Minta PBB Intervensi Kudeta
Reporter
Non Koresponden
Editor
Istman Musaharun Pramadiba
Minggu, 28 Februari 2021 07:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Junta Militer Myanmar merespon keras aksi duta besarnya di PBB yang meminta lembaga internasional itu untuk mengintervensi kudeta. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Militer Myanmar telah memecat dubes Kyaw Moe Tun dari posisinya.
"Dia telah mengkhianati negaranya dan berbicara dengan organisasi tak resmi yang tidak mewakili kepentingan negeri ini. Selain itu, ia juga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai seorang duta besar," ujar pernyataan Militer Myanmar, disampaikan via siaran di MRTV, Sabtu, 27 Februari 2021.
Diberitakan sebelumnya, Kyaw Moe Tun meminta PBB untuk menghentikan kudeta di PBB dengan cara apapun. Menurutnya, situasi di Myanmar kian gawat dan harus segera dicegah sebelum terlalu parah. Adapun hal itu ia sampaikan di tengah sidang umum PBB yang dihadiri oleh 193 delegasi.
"Kami membutuhkan sekutu kuat dari komunitas internasional untuk bisa mengakhiri sesegera mungkin kudeta Myanmar, untuk mencegah adanya warga yang tertindas, dan untuk mengembalikan lagi demokrasi di sana," ujar Kyaw Moe Tun pada hari Jumat, 26 Februari 2021.
Keputusan Kyaw Moe Tun meminta PBB untuk turun tangan merespon kudeta Myanmar dipuji berbagai pihak. Menurut mereka, Kyaw Moe Tun telah mengambil keputusan yang berani. Reporter Khusus PBB, Tom Andrewss, mengaku sampai terpana ketika mendengar permohonan Kyaw Moe Tun.
Apa tanggapan Kyaw Moe Tun atas pemecatannya belum diketahui untuk saat ini. Ia masih berada di Amerika. Menurut laporan Reuters, keluarga Kyaw Moe Tun di Myanmar mewaspadai segala kemungkinan yang bisa terjadi sebagai respon atas pernyataannya. Walau begitu, mereka merasa tidak dijadikan target sejauh ini.
Per berita ini ditulis, unjuk rasa menentang kudeta Myanmar masih berlangsung. Unjuk rasa pada hari Sabtu kemarin bahkan salah satunya termotivasi oleh pernyataan Kyaw Moe Tun. Kurang lebih nyaris sebulan unjuk rasa menentang kudeta Myanmar sudah berlangsung.
Walau junta Militer Myanmar sudah memperingatkan bakal ada nyawa melayang lagi jika demonstrasi dilanjutkan, warga bergeming. Unjuk rasa tetap berlangsung di berbagai kota Myanmar dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat mulai dari guru, biksu, pekerja pabrik, hingga komunitas LGBT.
Gerah dengan perlawanan yang ada, Militer Myanmar mulai menggunakan cara-cara keras. Berbagai aktivis atau demonstran pun mereka tangkapi. Menurut data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, Militer Myanmar sudah menangkap 500 orang lebih. Salah satu orang yang mereka tangkap adalah Penasehat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Tindakan Militer Myanmar tak ayal menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Negara-negara barat seperti Inggris, Kanada, dan Amerika bahkan sudah memberikan sanksi ekonomi dan personal untuk pejabat-pejabat Militer Myanmar. Mereka menuntut Militer Myanmar untuk segera mengakhiri kudeta, membebaskan tahanan politik, dan menerima hasil pemilu tahun lalu.
Baca juga: Satu Demonstran Dikabarkan Mati Dalam Unjuk Rasa Kudeta Myanmar Baru
ISTMAN MP | AL JAZEERA