Junta Militer Pecat Duta Besar Myanmar Karena Minta PBB Intervensi Kudeta

Minggu, 28 Februari 2021 07:00 WIB

Duta Besar Myanmar di PBB Kyaw Moe Tun. United Nations TV/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Junta Militer Myanmar merespon keras aksi duta besarnya di PBB yang meminta lembaga internasional itu untuk mengintervensi kudeta. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Militer Myanmar telah memecat dubes Kyaw Moe Tun dari posisinya.

"Dia telah mengkhianati negaranya dan berbicara dengan organisasi tak resmi yang tidak mewakili kepentingan negeri ini. Selain itu, ia juga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai seorang duta besar," ujar pernyataan Militer Myanmar, disampaikan via siaran di MRTV, Sabtu, 27 Februari 2021.

Diberitakan sebelumnya, Kyaw Moe Tun meminta PBB untuk menghentikan kudeta di PBB dengan cara apapun. Menurutnya, situasi di Myanmar kian gawat dan harus segera dicegah sebelum terlalu parah. Adapun hal itu ia sampaikan di tengah sidang umum PBB yang dihadiri oleh 193 delegasi.

"Kami membutuhkan sekutu kuat dari komunitas internasional untuk bisa mengakhiri sesegera mungkin kudeta Myanmar, untuk mencegah adanya warga yang tertindas, dan untuk mengembalikan lagi demokrasi di sana," ujar Kyaw Moe Tun pada hari Jumat, 26 Februari 2021.

Keputusan Kyaw Moe Tun meminta PBB untuk turun tangan merespon kudeta Myanmar dipuji berbagai pihak. Menurut mereka, Kyaw Moe Tun telah mengambil keputusan yang berani. Reporter Khusus PBB, Tom Andrewss, mengaku sampai terpana ketika mendengar permohonan Kyaw Moe Tun.

Apa tanggapan Kyaw Moe Tun atas pemecatannya belum diketahui untuk saat ini. Ia masih berada di Amerika. Menurut laporan Reuters, keluarga Kyaw Moe Tun di Myanmar mewaspadai segala kemungkinan yang bisa terjadi sebagai respon atas pernyataannya. Walau begitu, mereka merasa tidak dijadikan target sejauh ini.

Seorang pendukung militer membawa senjata tajam saat dia menghadapi pengunjuk rasa pro-demokrasi selama unjuk rasa dukungan militer di Yangon, Myanmar, 25 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

Per berita ini ditulis, unjuk rasa menentang kudeta Myanmar masih berlangsung. Unjuk rasa pada hari Sabtu kemarin bahkan salah satunya termotivasi oleh pernyataan Kyaw Moe Tun. Kurang lebih nyaris sebulan unjuk rasa menentang kudeta Myanmar sudah berlangsung.

Walau junta Militer Myanmar sudah memperingatkan bakal ada nyawa melayang lagi jika demonstrasi dilanjutkan, warga bergeming. Unjuk rasa tetap berlangsung di berbagai kota Myanmar dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat mulai dari guru, biksu, pekerja pabrik, hingga komunitas LGBT.

Gerah dengan perlawanan yang ada, Militer Myanmar mulai menggunakan cara-cara keras. Berbagai aktivis atau demonstran pun mereka tangkapi. Menurut data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, Militer Myanmar sudah menangkap 500 orang lebih. Salah satu orang yang mereka tangkap adalah Penasehat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Tindakan Militer Myanmar tak ayal menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Negara-negara barat seperti Inggris, Kanada, dan Amerika bahkan sudah memberikan sanksi ekonomi dan personal untuk pejabat-pejabat Militer Myanmar. Mereka menuntut Militer Myanmar untuk segera mengakhiri kudeta, membebaskan tahanan politik, dan menerima hasil pemilu tahun lalu.

Baca juga: Satu Demonstran Dikabarkan Mati Dalam Unjuk Rasa Kudeta Myanmar Baru

ISTMAN MP | AL JAZEERA









Berita terkait

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

3 jam lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

8 jam lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

15 jam lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

20 jam lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

1 hari lalu

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980

Baca Selengkapnya

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

1 hari lalu

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

Tema World Water Forum ke-10 di Bali berkaitan dengan sejumlah tujuan UNICEF. Salah satunya soal akses air bersih untuk anak-anak di daerah.

Baca Selengkapnya

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

1 hari lalu

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Baca Selengkapnya

5 Negara Ini Sedang Alami Cuaca Panas Ekstrem, Waspada Saat Mengunjunginya

2 hari lalu

5 Negara Ini Sedang Alami Cuaca Panas Ekstrem, Waspada Saat Mengunjunginya

Sejumlah negara sedang mengalami cuaca panas ekstrem. Mana saja yang sebaiknya tak dikunjungi?

Baca Selengkapnya

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

3 hari lalu

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya