Satu Demonstran Dikabarkan Mati Dalam Unjuk Rasa Kudeta Myanmar Baru

Seorang pendukung militer membawa senjata tajam saat dia menghadapi pengunjuk rasa pro-demokrasi selama unjuk rasa dukungan militer di Yangon, Myanmar, 25 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

TEMPO.CO, Jakarta - Demonstrasi menentang kudeta Myanmar kembali memakan korban. Dilaporkan kantor berita Reuters, seorang perempuan tewas ditembak oleh aparat pemerintah dalam penertiban unjuk rasa baru hari ini, Sabtu, 27 Februari 2021. Hal itu menjadikan total jumlah korban meninggal dalam kudeta Myanmar lima orang.

Identitas dari korban belum diketahui hingga sekarang. Kepolisian Myanmar pun enggan berkomentar. Hal yang bisa dipastikan baru korban meninggal dalam unjuk rasa yang berlangsung di kota Monwya. Sebelumnya, para pengunjuk rasa sudah memprotes cara polisi menertibkan demonstrasi Sabtu ini yang mereka anggap terlalu keras untuk unjuk rasa damai.

"Mereka menggunakan water canoon untuk menertibkan unjuk rasa damai. Tidak seharusnya mereka memperlakukan warga sendiri seperti itu," ujar salah satu demonstran, Aye Aye Tint, dikutip dari Reuters.

Per berita ini ditulis, unjuk rasa menentang kudeta Myanmar sudah berlangsung selama hampir sebulan. Walau junta Militer Myanmar sudah memperingatkan bakal ada nyawa melayang lagi jika demonstrasi dilanjutkan, warga bergeming. Unjuk rasa tetap berlangsung di berbagai kota Myanmar dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat mulai dari guru, biksu, pekerja pabrik, hingga komunitas LGBT.

Gerah dengan perlawanan yang ada, Militer Myanmar mulai menggunakan cara-cara keras. Berbagai aktivis atau demonstran pun mereka tangkapi. Menurut data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, Militer Myanmar sudah menangkap 500 orang lebih. Salah satu orang yang mereka tangkap adalah Penasehat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Duta Besar Myanmar di PBB Kyaw Moe Tun. United Nations TV/Handout via REUTERS

Tindakan Militer Myanmar tak ayal menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Negara-negara barat seperti Inggris, Kanada, dan Amerika bahkan sudah memberikan sanksi ekonomi dan personal untuk pejabat-pejabat Militer Myanmar. Mereka menuntut Militer Myanmar untuk segera mengakhiri kudeta, membebaskan tahanan politik, dan menerima hasil pemilu tahun lalu.

Kemarin, dalam sidang umum PBB, Duta Besar Myanmar Kyaw Moe Tun mendesak lembaga internasional tersebut mengintervensi kudeta di negaranya. Bahkan, ia meminta PBB untuk menggunakan cara apapun demi menghentikan kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing itu.

Permohonan itu ia sampaikan usai utusan khusus Sekjen Antonio Guterres, Christine Schraner Burgener, meminta negara manapun untuk tidak mengakui pemerintahan junta.

"Kami membutuhkan sekutu kuat dari komunitas internasional untuk bisa mengakhiri sesegera mungkin kudeta Myanmar, untuk mencegah adanya warga yang tertindas, dan untuk mengembalikan lagi demokrasi di sana," ujar Kyaw Moe Tun, mengakhiri permintaannya dengan salam tiga jari.

Baca juga: Dubes Myanmar Desak PBB Hentikan Kudeta oleh Junta Militer

ISTMAN MP | REUTERS






Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

2 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

3 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

3 hari lalu

Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

Total bantuan AS dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai hampir US$1,9 miliar (Rp 28 triliun) sejak Agustus 2017.


Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

3 hari lalu

Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

Akibat eksekusi junta militer terhadap aktivis pro-demokrasi, Jepang menghentikan pemberian latihan militer untuk Myanmar.


Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

4 hari lalu

Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melihat penyelesaian krisis Rohingya ini dipersulit oleh situasi di Myanmar.


Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

4 hari lalu

Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

Para menteri luar negeri ASEAN bertemu di sela-sela Sidang Umum ke-77 PBB di New York untuk membahas persiapan KTT November 2022


Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

5 hari lalu

Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang alami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia


Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

6 hari lalu

Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

Perang di Ukraina akan menjadi pesan utama Liz Truss ketika dia membuat pidato debutnya di Sidang umum PBB.


RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

7 hari lalu

RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

Indonesia mendukung implementasi kesepakatan Black Sea Initiative (BSI) mengenai ekspor pangan dari Rusia dan Ukraina.


Helikopter Militer Myanmar Menembak Sekolah, 7 Anak Tewas Belasan Terluka

7 hari lalu

Helikopter Militer Myanmar Menembak Sekolah, 7 Anak Tewas Belasan Terluka

Helikopter militer Myanmar dilaporkan menembaki sebuah sekolah, akibatnya sedikitnya 7 anak tewas dan belasan lainnya terluka