TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri merespon kabar Indonesia mendukung rencana junta Militer Myanmar menggelar pemilu baru. Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, membantah kabar tersebut. Ia berkata, Indonesia tidak membuat keputusan seperti itu dan sejauh ini belum ada perubahan sikap dari Indonesia soal situasi Myanmar.

"Posisi Indonesia tidaklah berubah. Dari awal perkembangan politik di Myanmar, Indonesia sudah mengeluarkan satu pernyataan jelas, kami khawatir akan situasi di Myanmar dan mengingatkan kembali agar prinsip ASEAN digunakan dalam penyelesaian situasi di sana," ujar Teuku Faizasyah dalam jumpa pers Kementerian Luar Negeri, Selasa, 23 Februari 2021.

Sebelumnya, beredar kabar Indonesia mengajukan usulan penyelesaian situasi di Myanmar dengan menggelar pemilu baru, lengkap dengan pengawas internasional. Hal itu senada dengan rencana junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing yang menjanjikan pemilu baru untuk mencari kepemimpinan yang sah.

Kabar tersebut ditanggapi keras oleh warga Myanmar. Mereka langsung menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar pekan ini, menentang adanya pemilu baru. Menurut mereka, pemenang Pemilu Myanmar telah ditetapkan secara sah pada tahun lalu dan tidak perlu lagi ada pemilu baru.

Sejumlah pengunjuk rasa turun ke jalan saat ikuti aksi protes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 19 Februari 2021. Aksi demo telah terjadi di sejumlah kota Myanmar. Massa anti kudeta berhari-hari turun ke jalan meneriakkan "Ganyang Kediktatoran Militer" dan "Lepaskan Aung San Suu Kyi". REUTERS/Stringer

Faizasyah berkata, apa yang terjadi di Kudebes Indonesia adalah kesalahpahaman. Apa yang terjadi sesungguhnya, kata ia, adalah Indonesia tengah mengumpulkan pandangan dari berbagai menteri luar negeri ASEAN soal bagaimana sebaiknya situasi Myanmar ditangani. Jadi, kalaupun salah satu pandangan mendukung adanya pemilu baru, hal itu belum merupakan satu keputusan akhir.

"(Pemilu baru) Itu sama sekali bukan posisi Indonesia. Kami mencari penyelesaian damai yang menggarisbawahi demokrasi. Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sendiri sedang berkeliling, berkonsultasi dengan para menteri luar negeri ASEAN."

"Saya bisa membantah kabar yang beredar. Sampai sekarang Ibu Menlu masih menyamakan persepi bersama para menteri luar negeri ASEAN sebelum memberikan satu pernyataan spesial," ujar Faizasyah menegaskan.

Per berita ini ditulis, kudeta di Myanmar sudah berjalan selama hampir sebulan. Selama itu, berbagai peristiwa telah terjadi mulai dari penangkapan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, penerapan status darurat nasional, hingga unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota.

Hampir tiap hari ada unjuk rasa di Myanmar walaupun junta militer sudah memperingatkan mereka yang mengatasnamakan Gerakan Pemberontakan Sipil. Alhasil, berbagai penangkapan terhadap aktivis dilakukan. Total, menurut data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, ada 500 lebih orang yang telah ditangkap dan ditahan Militer Myanmar.

Ahad kemarin, Militer Myanmar kembali memberikan peringatan. Mereka berkata, jika perlawanan terhadap junta militer masih berlanjut, maka tak tertutup kemungkinan bakal ada yang jadi korban lagi. Sejauh ini, sudah ada tiga orang tewas selama kudeta Myanmar berlangsung.

Baca juga: Indonesia Dorong ASEAN untuk Desak Junta Militer Gelar Pemilu Myanmar yang Adil

ISTMAN MP