Joe Biden Berselisih dengan Sesama Demokrat Soal Penghapusan Pinjaman Mahasiswa

Kamis, 18 Februari 2021 08:30 WIB

Presiden AS Joe Biden berbicara tentang rencana pemerintahannya untuk memperkuat manufaktur Amerika selama penampilan singkat di South Court Auditorium di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden akan menanyakan Departemen Kehakiman AS sejauh mana kewenangannya untuk menghapus utang pinjaman mahasiswa, kata Gedung Putih pada Rabu.

Gedung Putih juga mengatakan Presiden Biden tidak mendukung penghapusan pinjaman mahasiswa sebesar US$ 50.000 (Rp 701 juta) per peminjam tanpa batasan.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Biden lebih menyukai penghapusan utang di atas US$ 10.000 (Rp 140,3 juta) harus ditargetkan berdasarkan pendapatan peminjam dan jenis utang yang dipermasalahkan.

"Dia tidak menyukai bantuan pinjaman mahasiswa sebesar US$ 50.000 tanpa batasan," kata Psaki, dikutip dari Reuters, 18 Februari 2021.

"Setelah timnya ditempatkan di Departemen Kehakiman...dia akan meminta mereka untuk melakukan tinjauan hukum atas kewenangannya untuk bertindak melalui perintah eksekutif, sehubungan dengan tinjauan kebijakan dari Dewan Kebijakan Domestiknya tentang bagaimana tindakan eksekutif penghapusan utang, dan jika bisa dilakukan, bagaimana harus ditargetkan," katanya.

Advertising
Advertising

Tokoh Demokrat utama tampaknya tidak senang dengan penolakan Joe Biden untuk menghapus utang pinjaman mahasiswa dengan besaran US$ 50.000 (Rp 701 juta).

Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer dan Senator Elizabeth Warren, keduanya dari Partai Demokrat, pada hari Rabu meminta Biden untuk membatalkan pinjaman mahasiswa federal sebesar dengan besaran utang US$ 50.000 (Rp 701 juta), menambahkan bahwa pemerintah memiliki otoritas luas untuk memberikan keringanan.

“Lautan utang pinjaman mahasiswa menekan 43 juta peminjam dan secara tidak proporsional membebani orang Amerika Hitam dan Cokelat. Membatalkan US$ 50.000 dalam utang pinjaman mahasiswa federal akan membantu menutup kesenjangan kekayaan rasial, menguntungkan 40% peminjam yang tidak memiliki gelar sarjana, dan membantu merangsang ekonomi," kata keduanya dalam pernyataan bersama.

Baca juga: Beda dengan Obama dan Trump, Apa Saja Rutinitas Joe Biden di Gedung Putih?

Komentar kedua Demokrat itu merupakan teguran bagi Biden dan cara untuk menekan pemerintahan setelah Joe Biden tampil di CNN town hall pada Selasa, menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan anggota partainya yang lain yang ingin membatalkan US$ 50.000 (Rp 701 juta) dari utang mahasiswa per peminjam.

"Saya tidak akan mewujudkannya," kata Biden setelah salah satu hadirin mengatakan proposalnya untuk membatalkan US$ 10.000 per peminjam tidak cukup efektif, CNN melaporkan.

"Kami membutuhkan penghapusan pinjaman mahasiswa melebihi potensi US$ 10.000 yang telah diusulkan pemerintahan Anda. Kami membutuhkan setidaknya US$ 50.000 minimum. Apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkannya?" tanya hadirin.

Joe Biden telah menjanjikan untuk menghapus pinjaman mahasiswa selama kampanye Pilpres 2020, tetapi besaran utang dan siapa yang berhak mendapat penghapusan utang belum dibicarakan secara rinci.

Masalah ini menimbulkan perselisihan pertama di antara Demokrat di bawah pemerintahan baru atas proposal kebijakan liberal. Dengan Demokrat mengendalikan Kongres dan Gedung Putih, Schumer dan Biden sama-sama menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan tuntutan yang mereka hadapi dari anggota liberal dan moderat partai mereka.

Anggota DPR Demokrat yang progresif dari New York, Alexandria Ocasio-Cortez, secara terbuka mengkritik Presiden Biden pada hari Rabu atas komentarnya.

"1. Siapa yang peduli dengan sekolah mana seseorang bersekolah? Seluruh generasi anak-anak kelas pekerja didorong untuk berhutang lebih banyak dengan kedok elitisme. Ini salah," katanya di Twitter. "2. Tidak ada yang mengatakan kita harus menukar pendidikan anak usia dini dengan penghapusan pinjaman mahasiswa. Kita bisa memiliki keduanya."

Ocasio-Cortez mengatakan dalam ceuitan kedua, bahwa "Kasus amnesti pinjaman mahasiswa terlihat semakin goyah dari hari ke hari. Kami memiliki *Pemimpin Mayoritas Senat* untuk menghapus US$ 50k. Biden menahan, tetapi banyak argumen yang menentang sangat tidak logis jika diperiksa dengan cermat. Kita bisa dan harus melakukannya. Teruslah berusaha!"

Jubir Gedung Putih Psaki mengatakan Joe Biden bersedia menandatangani paket proposal yang dikirim Kongres jika memberikan keringanan untuk pinjaman mahasiswa sebesar US$ 10.000 (sekitar Rp 140 juta).

Joe Biden berargumen bahwa pemerintah seharusnya tidak menghapus utang bagi orang-orang yang kuliah di Harvard dan Yale dan Penn. Joe Biden juga mengindikasikan bahwa dia yakin Kongres AS harus membuat perubahan melalui undang-undang, yang akan membuatnya lebih sulit untuk dibatalkan.

REUTERS | CNN

Berita terkait

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

13 jam lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

16 jam lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya

Kronologi Perkemahan Pro-Palestina di Universitas-universitas AS

19 jam lalu

Kronologi Perkemahan Pro-Palestina di Universitas-universitas AS

Protes pro-Palestina yang menuntut gencatan senjata di Gaza dan divestasi perusahaan-perusahaan terkait Israel menyebar ke seluruh universitas AS.

Baca Selengkapnya

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

20 jam lalu

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

Presiden AS Joe Biden mengkritik gelombang unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung di berbagai kampus di seluruh negeri.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

1 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

DPR AS Loloskan RUU Kontroversial soal Definisi Anti-Semitisme, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

DPR AS Loloskan RUU Kontroversial soal Definisi Anti-Semitisme, Apa Maksudnya?

Kelompok HAM memperingatkan bahwa definisi baru Anti-Semitisme tersebut dapat semakin membatasi kebebasan berpendapat.

Baca Selengkapnya

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

1 hari lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

1 hari lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya