Selandia Baru Tolak Akui Pemerintahan Militer Myanmar
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Selasa, 9 Februari 2021 15:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Selandia Baru menangguhkan semua kontak tingkat tinggi dengan Myanmar dan memberlakukan larangan perjalanan pada para pemimpin militer Myanmar menyusul kudeta pekan lalu, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan pada Selasa.
Selandia Baru juga akan memastikan program bantuannya tidak akan mencakup proyek-proyek yang terkait atau menguntungkan dengan pemerintah militer, kata Ardern dalam konferensi pers.
"Pesan kuat kami adalah kami akan melakukan apa yang kami bisa dari sini di Selandia Baru dan salah satu hal yang akan kami lakukan adalah menangguhkan dialog tingkat tinggi itu...dan memastikan dana apapun yang kami berikan ke Myanmar tidak dengan cara apa pun mendukung rezim militer," kata Ardern, dikutip dari Reuters, 9 Februari 2021.
Baca juga: Partai NLD Aung San Suu Kyi Minta Sekjen PBB Gagalkan Kudeta Militer di Myanmar
Program bantuan Selandia Baru untuk Myanmar bernilai sekitar NZ$ 42 juta (Rp 425 miliar) antara 2018 dan 2021, katanya.
Selandia Baru tidak mengakui keabsahan pemerintah yang dipimpin militer dan meminta militer Myanmar segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan dan memulihkan pemerintahan sipil, kata Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta dalam pernyataan terpisah.
Mahuta mengatakan pemerintah juga telah setuju untuk menerapkan larangan perjalanan, yang akan diresmikan dalam minggu mendatang, pada para pemimpin militer Myanmar.
Pemimpin militer Myanmar telah berjanji untuk mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang, berusaha untuk menenangkan protes yang meningkat terhadap kudeta militer Myanmar yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.
REUTERS
Sumber:
https://www.reuters.com/article/us-newzealand-myanmar/new-zealand-suspends-ties-with-myanmar-to-ban-visits-from-military-leaders-idUSKBN2A90B0?il=0