Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Kamis, 4 Februari 2021 08:00 WIB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana di Singapura, 11 Juni 2018. REUTERS/Jonathan Ernst

TEMPO.CO, Jakarta - Tim pengacara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa, 2 Februari 2021, menyebut otoritas Senat tidak cukup kuat untuk melakukan pemakzulan terhadap Trump, yang sekarang sudah tidak lagi menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat.

Tim pengacara Trump menyangkal kalau klien mereka telah mengobarkan kekerasan lewat pidatonya kepada para pendukungnya tak lama sebelum pendukung Trump tersebut menyerang gedung US Capitol di Washington D.C pada 6 Januari 2021 lalu.

Baca juga: Para Perusuh Capitol AS Menyalahkan Donald Trump Atas Kerusuhan 6 Januari

Demonstran berkumpul di latar depan Capitol AS beberapa hari setelah pendukung Presiden AS Donald Trump menyerbu gedung tersebut di Washington, AS, 8 Januari 2021. Seruan pemakzulan Trump dari kursi Kepresidenan muncul setelah penyerbuan tersebut. REUTERS/Leah Millis

Pengacara Trump menantang bahwa Senat tak punya cukup otoritas konstitusional untuk menempatkan seorang mantan presiden dalam persidangan yang memungkinkan rekan-rekannya di Partai Republik memberikan suara untuk menghukumnya tanpa memberikan pembelaan.

Advertising
Advertising

Trump berasal dari Partai Republik dan sembilan anggota Senat dari Partai Demokrat akan menjadi jaksa penuntut. Jaksa penuntut itu akan memanggil Trump agar bertanggung jawab atas serangan di gedung US Capitol pada 6 Januari lalu, yang menewaskan empat orang.

Tim pengacara Trump dalam sidang pemakzulan nanti akan fokus pada dukungan yang diperoleh Trump lewat pemungutan suara, yang menolak proses pemakzulan lebih lanjut karena Trump adalah warga negara swasta dan sudah meninggalkan jabatannya pada 20 Januari 2021 lalu. Di senat Amerika Serikat total ada 100 kursi, dimana 45 suara Partai Republik di Senat menolak pemakzulan. Total ada 50 kursi Partai Republik di Senat.

Dalam sidang praperadilan, anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat sudah mengantisipasi argumen semacam itu dan menolaknya. Politikus Partai Demokrat mendesak Senat agar menjatuhkan hukuman pada Donald Trump, yang melarangnya mencalonkan diri lagi menjadi Presiden Amerika Serikat.

Sumber: https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment/trump-lawyers-challenge-legitimacy-of-post-presidency-impeachment-trial-idUSKBN2A218W?il=0

Berita terkait

Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

1 hari lalu

Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

Stormy Daniels, bintang film dewasa yang menjadi pusat persidangan uang tutup mulut mantan presiden Donald Trump, akan bersaksi

Baca Selengkapnya

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

1 hari lalu

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

Tiga belas orang hakim federal konservatif di AS memboikot lulusan Universitas Columbia karena protes pro-Palestina.

Baca Selengkapnya

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

4 hari lalu

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

Khofifah membuka peluang lebar bagi Emil Dardak untuk kembali berpasangan di Pilkada Jawa Timur. Ia mengaku nyaman dan produktif bersama Emil.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

6 hari lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

6 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

7 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

8 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

14 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

16 hari lalu

Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

Putri keempat mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Untung Wina Sukowati, berencana maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

16 hari lalu

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

Aktivis lingkungan Aeshnina Azzahra Aqilani co Captain Riverin minta PM Kanada Justin Trudeau hentikan impor sampah plastik ke Indonesia.

Baca Selengkapnya