TEMPO.CO, - Militer Myanmar mengatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi negara dan bertindak sesuai dengan hukum. Hal ini mereka sampaikan di tengah kekhawatiran bahwa angkatan bersenjata mungkin berusaha merebut kekuasaan.

Dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari Reuters pada Sabtu, 30 Januari 2021, militer mengatakan pernyataan baru-baru ini oleh jenderal tertingginya tentang penghapusan konstitusi disalahartikan oleh media dan beberapa organisasi.

Ketegangan antara militer dan pemerintah dimulai menjelang pemilihan umum November. Saat itu militer mengeluh tentang UEC yang dianggap memiliki manajemen buruk dalam persiapan pemungutan suara dan meragukan apakah pemilu akan berjalan bebas dan adil.

Setelah NLD, partai Aung San Suu Kyi, menang telak dalam pemilihan umum, militer menyerukan penyelidikan terhadap proses pemungutan suara karena USDP menuding ada kecurangan. Namun militer dan USDP mengeluh bahwa seruan mereka itu tidak didengarkan.

Sejak itu militer telah kerap mempublikasikan serangkaian bukti kecurangan pemilu. Hingga kini militer klaim menemukan 8,6 juta penyimpangan daftar pemilih. Namun bukti itu dibantah oleh UEC.

Ketegangan kian meningkat setelah juru bicara angkatan bersenjata Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta militer jika permintaan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu tidak dipenuhi.

Baca juga: Cegah Kudeta, Pemuka Agama Myanmar Minta Pemerintah dan Militer Dialog

REUTERS

https://mobile.reuters.com/article/idUSKBN29Z09L?il=0