Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin. Ludovic Marin/Pool via REUTERS/File Photo
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Prancis tak hanya menginvestigasi tempat ibadah dalam upaya terbarunya untuk membasmi radikalisme. Dikutip dari Channel News Asia, mereka juga menginvestigasi ratusan imigran yang diyakini penganut radikalisme atau separatisme. Hasilnya, sebanyak 66 imigran diyakini radikal dan dipulangkan ke negara asalnya.
Keenam puluh imigran tersebut nyaris seperempat dari total 231 imigran yang diawasi. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan bahwa ada juga imigran yang akhirnya diajdikan tahanan rumah atau dimasukkan ke pusat detensi.
"Sebanyak 66 orang dari 231 imigran yang kami awasi telah dideportasi. Sisanya, 50 dimasukkan ke pusat detensi dan 30 menjadi tahanan rumah," ujar Gerald Darmanin, Kamis, 3 Desember 2020.
Diberitakan sebelumnya, upaya Prancis untuk menyingkirkan radikalisme mencapai level terbaru ketika seorang guru, bernama Samuel Paty, dibunuh di Paris. Dalam peristiwa tersebut, Samuel Paty dibunuh karena mengajarkan kebebasan berpendapat dengan karikatur Nabi Muhammad dari majalah satir Charlie Hebdo.
Ketika pembunuhnya diketahui seorang Muslim, Presiden Emmanuel Macron menyampaikan kritikannya terhadap komunitas Islam. Menurut Macron, radikalisme lahir salah satunya dari krisis di tubuh agama, termasuk Islam. Ia kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan kelompok-kelompok radikalisme berada di Prancis untuk mempertahankan sekulerisme di sana.
Deportasi 66 imigran hanyalah salah satu langkah yang diambil Pemerintah Prancis. Pemerintah Prancis juga akan menutup Masjid yang diyakini mengajarkan paham-paham radikal. Dari 2600 Masjid di seluruh Prancis, sebanyak 76 di antaranya tengah diinvestigasi atas dugaan radikalisme.
Gerald Darmanin melanjutkan bahwa apa yang pemerintah Prancis lakukan tidak didasari Islamophobia. Ia mengatakan, Pemerintah Prancis hanya ingin menyingkirkan radikalisme dan separatisme yang menurutnya juga merugikan komunitas Islam.
"Hampir semua Muslim di Prancis yang menghormati hukum Republik dirugikan oleh radikalisme," ujar Darmanin mengakhiri.
