Kalah di Pilpres Amerika, Ini 5 Klaim Kecurangan yang Dibuat Donald Trump

Jumat, 20 November 2020 19:30 WIB

Mantan Wali Kota New York City Rudy Giuliani, pengacara pribadi untuk Presiden AS Donald Trump, memegang apa yang dia identifikasi sebagai replika surat suara saat dia berbicara tentang hasil pemilihan presiden AS 2020 selama konferensi pers di Washington, AS, 19 November 2020 [REUTERS / Jonathan Ernst]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Donald Trump masih belum mau menerima kekalahannya di Pilpres Amerika. Berbagai klaim, dengan landasan yang dipertanyakan, ia buat untuk memberi kesan bahwa dirinya telah dicurangi hingga Joe Biden yang memenangkan Pilpres Amerika. Berikut beberapa klaim yang dibuat oleh kubu Donald Turmp dan apa realita sungguhnya:

1.Overvote di Michigan
Kubu Donald Trump, yang dipimpin oleh pengacara dan eks Wali Kota New York Rudy Giuliani, mengklaim bahwa telah terjadi "Overvote" di Wayne County Michigan. Jika hal itu tak terjadi, kata Giuliani, maka Donald Trump lah yang akan menang,

Overvote adalah situasi di mana jumlah suara yang masuk dengan daftar pemilih tetap tidak sesuai. Dengan kata lain, kubu Donald Trump menuduh ada suara-suara fiktif yang masuk untuk memenangkan Joe Biden.

Panitia pelaksanaan pemilu di Michigan membantah tuduhan tersebut. Ia berkata, Overvote adalah hal yang umum terjadi di Pilpres Amerika selama ini. Dan, hal itu, selalu disebabkan karena kesalahan pembukuan, bukan suara-suara fiktif. Lagipula, kata mereka, proses penghitungan sudah dicek dan disahkan tanpa adanya temuan kecurangan.

2.Saksi Pengitungan Suara Dilarang Masuk
Kubu Donald Trump mengklaim penghitungan suara di Philadelphia County, Pennsylvania tidak sah. Alasan mereka, ada 600 ribu suara yang dihitung tanpa kehadiran saksi.

Pengadilan Mahkamah di Pennsylvania telah memproses laporan atas dugaan tersebut. Hasilnya, mereka memastikan panitia penghitungan suara di Philadelphia County telah taat dan patuh hukum dalam memperlakukan saksi.

Dalam putusan hakim, saksi kubu yang bertarung memang berhak untuk mengawasi proses penghitungan suara. Namun, mereka tidak memiliki hak untuk mengawasi dari dekat, apalagi menguji keabsahan dari surat suara satu per satu.

Seseorang memasukan surat ke kotak surat Layanan Pos AS (USPS) di Philadelphia, Pennsylvania, AS, 14 Agustus 2020. [REUTERS / Rachel Wisniewski]

3.Pemilu Via Pos Rentan Dicurangi
Klaim yang paling sering dipakai oleh kubu Donald Trump adalah pemilu via pos rentan dicurangi. Dicurangi di sini antara surat suara legal dirusak atau surat suara illegal disusupkan.

Panitia pelaksana pemilu dan pakar sudah berkali-kali menyatakan bahwa mekanisme tersebut tidak rentan dicurangi. Alasannya, selain pengiriman surat suara ditangani langsung oleh Layanan Pos Amerika, surat suara juga sudah disertai barcode untuk proses verifikasi.

4.Manipulasi Alat Hitung Suara
Kubu Trump mengklaim bahwa alat hitung suara yang dipakai panitia dibuat dengan piranti lunak pesanan mantan Presiden Venezuela Hugo Chavez. Tuduhan mereka, piranti lunak itu telah dimanipulasi agar merugikan Donald Trump.

Selain mengklaim alat hitung suara memakai piranti pesanan Hugo Chavez, mereka juga menuduh mesinnya dibuat oleh perusahaan tidak terpercaya. Kubu Donald Trump menuding pembuat mesin hitung suara, Dominion, memiliki kaitan dengan Clinton Foundation dan Soros.

Realitanya, Dominion tidak memiliki kaitan apapun dengan Venezuela, Clinton, atau bahkan Soros. Dan, selama Pilpres Amerika, alat hitung mereka tidak dipakai di swing states manapun. Dengan kata lain, ada lebih dari satu jenis alat hitung suara yang sebenarnya dipakai dalam Pilpres Amerika.

Sejumlah pendukung Donald Trump menggelar aksi unjuk rasa terkait hasil Pemilu AS, di Washington, AS, 14 November 2020. Dalam askinya, para pendukung Donald Trump meneriakkan slogan Stop the Steal. REUTERS

5.Anggota Parlemen Perlu Turun Tangan
Salah seorang pejabat, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa Donald Trump merencanakan strategi baru untuk mengubah hasil Pilpres Amerika. Strateginya, menciptakan keraguan sebanyak mungkin soal hasil pemilu untuk mendesak badan legislatif (parlemen) turun tangan mengintervensi.

Kubu Donald Trump memanfaatkan frasa di Konstitusi Amerika bahwa pemilih elektoral dipilih "dengan pertimbangan nantinya bisa ditangani oleh anggota legislatif". Nah, dengan memberi kesan ada masalah di proses pemilu dan pemilih elektoral, Donald Trump berharap legislatif turun tangan untuk mengubah hasil pemilu. Namun, untuk mewujudkan hal ini, maka Donald Trump harus memiliki bukti kuat terjadi kecurangan dan ia selalu gagal sejauh ini.

Anggota Parlemen Republikan telah memberi sinyal bahwa mereka tidak akan mengikuti skenario ini. Mereka khawatir citra Republikan menjadi taruhan hanya untuk membantu Donald Trump memutarbalikkan hasil Pilpres Amerika. Walau begitu, mereka akan menemui Trump hari ini.

ISTMAN MP | CNN | REUTERS

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-electoral-college-explai/explainer-can-trump-override-the-popular-vote-idUSKBN28016Z?il=0

https://edition.cnn.com/2020/11/19/politics/giuliani-trump-legal-team-press-briefing-fact-check/index.html

Berita terkait

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

21 jam lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

5 Fakta Demo Bela Palestina di Amerika, Kandidat Presiden Ditangkap hingga Boikot Akademis

1 hari lalu

5 Fakta Demo Bela Palestina di Amerika, Kandidat Presiden Ditangkap hingga Boikot Akademis

Demo bela Palestina di sejumlah kampus Amerika menimbulkan sejumlah dampak.

Baca Selengkapnya

6 Kampus Bersejarah Lokasi Demo Bela Palestina di Amerika

1 hari lalu

6 Kampus Bersejarah Lokasi Demo Bela Palestina di Amerika

Demo bela Palestina terjadi di sejumlah kampus Amerika. Polisi negara sekutu Israel itu bertindak represif.

Baca Selengkapnya

5 Fakta menarik Hot Dog, Dibawa ke Luar Angkasa hingga Harga Mencapai Puluhan Juta

2 hari lalu

5 Fakta menarik Hot Dog, Dibawa ke Luar Angkasa hingga Harga Mencapai Puluhan Juta

Sebagai makanan cepat saji yang populer, hot dog memiliki bulan perayaan nasional. Untuk merayakannya sebuah restoran di New York menjual hot dog seharga 37 juta rupiah

Baca Selengkapnya

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

3 hari lalu

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

Puluhan kampus di Amerika Serikat gelar aksi pro-Palestina. Apa saja tindakan represif aparat terhadap demonstran?

Baca Selengkapnya

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

4 hari lalu

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok

Baca Selengkapnya

ByteDance Pilih Tutup TikTok di AS jika Opsi Hukum Gagal

4 hari lalu

ByteDance Pilih Tutup TikTok di AS jika Opsi Hukum Gagal

TikTok berharap memenangkan gugatan hukum untuk memblokir undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.

Baca Selengkapnya

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

5 hari lalu

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

Berbagi kampus di Amerika Serikat unjuk rasa mendukung Palestina dengan tuntutan yang seragam soal protes genosida di Gaza.

Baca Selengkapnya

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

6 hari lalu

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

Amerika Serikat resmi melarang TikTok karena alasan keamanan jika ByteDance tidak melakukan divestasi sahamnya. Perusahaan Cina itu melawan.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

6 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya