Tolak Kemenangan Joe Biden, Mike Pompeo Yakin Donald Trump Menjabat Lagi

Rabu, 11 November 2020 11:00 WIB

Mike Pompeo . REUTERS/Tom Brenne

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, pada Selasa mengatakan dirinya yakin Donald Trump akan memerintah lagi setelah gugatan hukum penghitungan ulang selesai.

Pernyataan Mike Pompeo otomatis menolak kemenangan Joe Biden setelah meraup 270 suara elektorat yang dibutuhkan pada Sabtu, dan dipastikan oleh jaringan media utama AS.

Tetapi beberapa jam setelah komentarnya menuai kritik, Pompeo melunakkan nada bicaranya saat wawancara Fox News.

"Saya sangat yakin bahwa kami akan memiliki transisi yang baik, bahwa kami akan memastikan bahwa siapa pun yang menjabat pada siang hari tanggal 20 Januari memiliki semua instrumen yang tersedia sehingga kami tidak melewatkan satu hal pun dengan kapasitas untuk menjaga keamanan Amerika," kata Pompeo kepada Fox News, dikutip dari Reuters, 11 November 2020.

Media besar dan tempat pemungutan suara menyebut Joe Biden menang pada hari Sabtu, tetapi Donald Trump dan sekutunya bersikeras bahwa surat suara "ilegal" mungkin telah dihitung meskipun Trump tidak menawarkan bukti kecurangan.

Advertising
Advertising

Presiden AS Donald Trump, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton dan penjabat Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney menghadiri pertemuan bilateral di hotel Metropole dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan delegasinya selama pertemuan kedua. Korea Utara-AS KTT di Hanoi, Vietnam 28 Februari 2019. Kim dan Trump memulai pembicaraan hari kedua sebelumnya pada hari Kamis di ibu kota Vietnam, Hanoi, dengan keduanya menyatakan harapan untuk kemajuan dalam meningkatkan hubungan dan masalah utama denuklirisasi. REUTERS / Leah Millis

Ditanya selama wawancara Fox News apakah dia serius mengenai komentarnya tentang pemerintahan Trump kedua, Pompeo tidak mengatakan apa pun tetapi tidak mengulangi frasa itu.

Dia berbicara ketika para pemimpin negara lain, termasuk sekutu dekat Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, telah memberi selamat kepada Joe Biden. Trump, seorang Republikan, sejauh ini menolak untuk menyerah dan sedang mengejar tuntutan hukum di beberapa negara bagian dalam upaya mempertahankan kekuasaan. Anggota parlemen Republik AS telah membela haknya untuk melakukannya.

"Akan ada transisi yang mulus ke pemerintahan Trump yang kedua," kata Pompeo pada konferensi pers Departemen Luar Negeri, yang mendapat teguran tajam dari Demokrat.

Anggota DPR Eliot Engel, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan Departemen Luar Negeri harus mulai mempersiapkan transisi Biden sekarang. "Menteri Luar Negeri Pompeo tidak boleh bermain-main dengan serangan tak berdasar dan berbahaya terhadap legitimasi pemilu pekan lalu," katanya.

Richard Boucher, seorang pensiunan diplomat yang merupakan juru bicara Departemen Luar Negeri terlama, mengatakan komentar Pompeo tentang pemerintahan Trump yang kedua dapat dianggap sebagai lelucon tetapi juga berfungsi untuk melindunginya dari kritik Gedung Putih.

Mike Pompeo mengecilkan anggapan bahwa transisi yang tertunda di masa lalu mungkin telah menimbulkan risiko keamanan nasional. "Saya adalah bagian dari transisi di sisi lain...Tidak butuh waktu sebanyak yang mungkin dilakukan beberapa orang," katanya kepada Fox.

"Saya sangat yakin bahwa semua hal yang perlu dilakukan akan dilakukan dengan cara yang tepat, bahwa kami akan mewujudkannya."

Setelah pernyataan Pompeo pada Selasa menimbulkan keraguan atas kesediaannya untuk mengakui hasil pemilihan, para diplomat yang berbicara dengan CNN terkejut, bingung dan marah atas kegagalannya untuk mengakui kemenangan Biden.

"Saya muak," kata seorang diplomat AS di luar negeri, dikutip dari CNN. "Berani-beraninya dia merusak pekerjaan kita."

"Bagaimana dia bisa serius?" kata diplomat AS lainnya. "Ini sebenarnya sangat menakutkan."

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan mereka telah menonton konferensi pers sampai Pompeo "bercanda tentang transisi" dan kemudian mereka menganggapnya jijik.

"Untuk seseorang yang menciptakan kode etos dan lulusan West Point, dia membungkuk serendah-rendahnya," kata mereka, menambahkan bahwa Pompeo melupakan semua pengalamannya, bahkan dengan semua pekerjaan dan diplomasi masa jabatannya.

Joe Biden sebelumnya mengatakan tidak ada yang akan menghentikan transfer kekuasaan di pemerintah AS.

Ditanya apakah penolakan Trump untuk menyerah menghambat upaya Departemen Luar Negeri untuk mempromosikan pemilu yang bebas dan adil di luar negeri, Pompeo menolak untuk menjawab pertanyaan spesifik tersebut tetapi mengatakan, "Departemen ini sangat peduli untuk memastikan bahwa pemilu di seluruh dunia aman dan terjamin serta bebas dan adil."

Dalam perjalanan resmi pertamanya setelah pemilu 3 November, Pompeo akan pergi ke Prancis, Turki, Georgia, Israel, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi antara 13-23 November. Para pemimpin dari beberapa negara tersebut telah memberi selamat kepada Joe Biden.


Sumber:

https://uk.reuters.com/article/uk-usa-election-pompeo/pompeo-voices-confidence-u-s-vote-count-will-lead-to-second-trump-administration-idUKKBN27Q2YJ

https://edition.cnn.com/2020/11/10/politics/pompeo-transition-trump/index.html

Berita terkait

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

4 jam lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

3 hari lalu

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

Puluhan kampus di Amerika Serikat gelar aksi pro-Palestina. Apa saja tindakan represif aparat terhadap demonstran?

Baca Selengkapnya

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

3 hari lalu

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok

Baca Selengkapnya

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

5 hari lalu

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

Berbagi kampus di Amerika Serikat unjuk rasa mendukung Palestina dengan tuntutan yang seragam soal protes genosida di Gaza.

Baca Selengkapnya

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

5 hari lalu

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

Amerika Serikat resmi melarang TikTok karena alasan keamanan jika ByteDance tidak melakukan divestasi sahamnya. Perusahaan Cina itu melawan.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

5 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

6 hari lalu

Menhan AS Sampaikan Ucapan Selamat dari Joe Biden ke Prabowo

Presiden terpilih Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam membina kemitraan yang erat dengan AS.

Baca Selengkapnya

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

9 hari lalu

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

Aktivis lingkungan Aeshnina Azzahra Aqilani co Captain Riverin minta PM Kanada Justin Trudeau hentikan impor sampah plastik ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Joe Biden Klaim Pamannya Dimakan Kanibal di Papua Nugini, Begini Kata PM Marape

9 hari lalu

Joe Biden Klaim Pamannya Dimakan Kanibal di Papua Nugini, Begini Kata PM Marape

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan negaranya tidak pantas dicap kanibal setelah Presiden AS Joe Biden bercerita tentang pamannya yang tewas di sana pada Mei 1944.

Baca Selengkapnya

DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

10 hari lalu

DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

DPR Amerika Serikat pada Sabtu, 20 April 2024, mendukung lolosnya paket bantuan keamanan untuk Ukraina, Israel dan Taiwan total senilai USD95 miliar

Baca Selengkapnya