TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah menutup 92 situs yang diklaim penyebar berita palsu yang diam-diam dikendalikan oleh pemerintah Iran.

Dilansir dari Arab News, situs yang ditutup termasuk empat yang paling ramai dikunjungi. Empat situs tersebut mengklaim bahwa mereka adalah media yang legal dan independen, padahal dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Korps ini adalah badan yang pemerintah Amerika anggap sebagai organisasi teroris asing mulai April tahun lalu.

"Kami akan terus menggunakan semua alat kami untuk menghentikan pemerintah Iran menyalahgunakan perusahaan Amerika dan media sosial untuk menyebarkan propaganda secara diam-diam, untuk mencoba mempengaruhi publik Amerika secara diam-diam, dan untuk menyebarkan perselisihan," kata John C. Demers, Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional.

“Organisasi berita palsu telah menjadi saluran baru untuk penyebaran disinformasi oleh negara-negara otoriter karena mereka terus mencoba merusak demokrasi kita. Tindakan hari ini menunjukkan bahwa kita dapat menggunakan berbagai undang-undang untuk membela nilai transparansi,” tambahnya.

Pejabat FBI mengungkapkan bahwa mereka bekerja sama dengan Google, Facebook, dan Twitter dalam mengidentifikasi situs berita yang dikelola Iran. Kasus ini awalnya menjadi perhatian FBI setelah diberitahu oleh pejabat Google.

"Penyelidikan ini, diprakarsai oleh intelijen yang kami terima dari Google, merupakan upaya kolaboratif antara FBI dan perusahaan media sosial Google, Facebook, dan Twitter," kata John Bennett, Agen Khusus Penanggung Jawab FBI, yang membantu mengawasi penyelidikan tersebut.

Departemen Kehakiman mengatakan bahwa situs web tersebut berusaha mempengaruhi warga Amerika dengan propaganda pro-Iran dalam upaya untuk mengubah kebijakan luar negeri dan domestik yang menguntungkan Iran maupun Timur Tengah.

Selain empat situs yang ramai, 88 domain lainnya juga menargetkan pembaca dari Eropa Barat, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Situs tersebut juga memiliki tujuan yang sama, yakni menyebarkan disinformasi untuk menguntungkan pemerintahan Iran.

FERDINAND ANDRE | ARAB NEWS

https://www.arabnews.com/node/1746156/middle-east