Ribuan perempuan berunjuk rasa di jalan-jalan ibukota Minsk kemarin menuntut Presiden Belarus Alexander Lukashenko mundur. [Today Online]
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Belarus mengecam keputusan Dewan HAM PBB mengawasi ketat negaranya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Menteri Luar Negeri Belarus, Vladimir Makei, keputusan Dewan HAM PBB adalah preseden berbahaya.
"Resolusi tersebut sungguh mengada-ada...Dewan HAM PBB mencampuri urusan internal Belarus," ujar Vladimir Makei, dikutip dari kantor berita Reuters, Jumat, 18 September 2020.
Pernyataan senada diberikan Vladimir Makei untuk Uni Eropa. Menurutnya, Uni Eropa juga ikut campur dalam urusan internal Belarus. Dan, ia mengatakan bahwa akan ada balasan atas perbuatan Uni Eropa kepada Belarus.
Delegasi Eropa, dalam sidang Dewan HAM PBB, ikut mendesak adanya tindakan tegas terhadap Belarus. Uni Eropa sendiri, secara terpisah, sudah menetapkan sanksi finansial untuk Belarus.
Dikutip dari Reuters, Bank Investasi Eropa (EIB) sudah bersiap atas sanksi tersebut. Seorang pejabat EIB, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa Dewan Direksi EIB sudah memastikan bahwa tidak akan ada pendanaan untuk proyek-proyek di Belarus hingga waktu yang belum ditentukan.
EIB, sejauh ini, sudah mengucurkan kurang lebih 550 Juta Euro untuk Belarus. Pendanaan pertama kali dilakukan di pertengahan 2017.
"Tentu kami berkewajiban membalas...Akan ada sanksi personal untuk perwakilan-perwakilan dari Uni Eropa, tak terkecuali negara-negara anggotanya," ujar Makei. Makei juga mengancam bahwa sanksi yang diterima Belarus akan berdampak terhadap pemberian izin meliput wartawan-wartawan asing.
Menurut investigator PBB Anais Marin, situasi di Belarus saat ini sungguh pelik. Ribuan demonstran ditangkap dan ratusan di antaranya disiksa atas perintah Presiden Alexander Lukashenko. "Jangan sampai kita membiarkan pemerintahan tangan besi di benua Eropa lagi...Lebih dari 10 ribu orang telah ditangkap dengan 500 dilaporkan disiksa, dan ribuan dipukuli secara brutal," ujar Marin
