Markas Dewan Hak Asasi Manusia di PBB di Jenewa, Swiss 20 Juni 2018.[REUTERS]
TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap Belarus. Hal itu berkaitan dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia di sana pasca pilpres pada Agustus lalu. Sebagaimana diketahui, pilpres tersebut dimenangkan oleh Alexander Lukashenko untuk keenam kalinya.
Keputusan tersebut diambil usai perdebatan panjang di Dewan HAM PBB. Pemicunya adalah kecaman dari negara-negara Eropa atas situasi di Belarus. Menurut laporan investigator PBB, Anais Marin, situasi di Belarus bisa berujung pada konflik geopolitik apabila tidak segera ditangani.
"Jangan sampai kita membiarkan pemerintahan tangan besi di benua Eropa lagi...Lebih dari 10 ribu orang telah ditangkap dengan 500 dilaporkan disiksa, dan ribuan dipukuli secara brutal," ujar Marin, dikutip dari kantor berita Reuters, Jumat, 18 September 2020.
Dengan keputusan peningkatan pengawasan tersebut, maka PBB beserta investigatornya akan mengawasi betul situasi di Belarus. Laporan pengawasan pun ditargetkan siap di akhir tahun untuk menentukan langkah selanjutnya.
Di saat kebanyakan negara Eropa mendukung rencana pengawasan itu, Rusia dan sekutu-sekutunya mengambil sikap berbeda. Rusia, Cina, dan Venezuela menentang rencana pengawasan yang akan dilakukan PBB. Menurut mereka, hal itu sama saja dengan ikut campur urusan Belarus.
Rusia sempat mencoba mengusulkan 17 amandemen atas rencana PBB. Semuanya ditolak. Adapun Rusia hadir di pertemuan PBB hanya sebagai pengamat, tanpa hak untuk mengikuti voting soal Belarus.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, di tengah debat, sempat memperingatkan Rusia untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan Belarus. Menurutnya, apa yang dilakukan Rusia justru akan membuat situasi di Belarus kian parah. Sebagai catatan, Rusia telah sepakat untuk membantu Belarus, baik dalam hal pertahanan ataupun pinjaman senilai Rp22 triliun.
"Menyedihkan melihat rekaman-rekaman warga tetangga kami dihajar habis-habisan dan ditahan dengan semena-mena di kota mereka sendiri," ujar Kuleba.
