Nama Mustapha Adib tiba-tiba muncul sebagai calon Perdana Menteri Lebanon yang baru menggantikan Hassan Diab. Saat ini ia menjabat posisi Dubes Lebanon untuk Jerman (Wolfgang Kumm/DPA via AFP)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron menghubungi Parlemen Lebanon untuk menagih janji mereka soal reformasi pemerintahan. Hal itu mengingat deadline yang mereka tetapkan akan tiba dalam dua hari lagi.
"Butuh keajaiban agar deadline itu terpenuhi. Membentuk kabinet saja bisa memakan waktu berbulan-bulan aslinya," ujar seorang politisi senior di Pemerintahan Lebanon, yang enggan diungkapkan namanya, dikutip dari kantor berita Reuters, Ahad, 13 September 2020.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Pemerintah Lebanon untuk segera melakukan reformasi. Hal itu sebagai respon atas serangkaian masalah yang ada di Lebanon mulai dari krisis ekonomi berkepanjangan hingga insiden ledakan di Beirut pada Agustus lalu.
Emmanuel Macron mengancam, apabila reformasi tak segera dilakukan, maka ia tidak akan memberikan bantuan apapun ke Lebanon. Adapun Emmanuel Macron memberi waktu dua pekan per 1 September 2020. Selain menetapkan tanggal deadline, Macron juga terlibat dalam proses penentuan Mustapha Adib sebagai PM Lebanon yang baru.
Menurut politisi senior di Parlemen Lebanon, Kassem Hachem, lambannya reformasi dan pembentukan kabinet dipicu pembagian jatah. Sebagai contoh, ada perdebatan soal siapa sebaiknya yang memegang posisi Kementerian Keuangan, apakah tetap figur dari Komunitas Shi'ite atau tidak. Hal itu dikabarkan tak lepas dari keinginan Mustapha Adib yang ingin benar-benar merombak pemerintahan.
Adapun Kementerian Keuangan memang memegang posisi penting dalam reformasi Lebanon, terutama dalam penanganan krisis.
