TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali mendesak Lebanon untuk segera melakukan reformasi pada Selasa kemarin, 1 September 2020. Ia memberi tengat waktu akhir Oktober untuk reformasi tersebut. Jika Lebanon tidak mewujudkannya, maka bantuan ekonomi akan ditahan dan sanksi akan dijatuhkan, apalagi jika terbukti ada korupsi.
Untuk jangka pendek, Emmanuel Macron ingin Lebanon memenuhi komitmen mereka dulu untuk membentuk tim reformasi. Kata Emmanuel Macron, Pemerintah Lebanon memasang target tim reformasi terbentuk paling lamban dalam dua pekan.
"Tidak ada cek kosong untuk Lebanon. Jika reformasi itu gagal, maka tidak akan ada bantuan untuk Lebanon," ujar Emmanuel Macron, sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Rabu, 2 September 2020.
Macron melanjutkan bahwa ia akan terus mengawasi situasi dan kondisi di Lebanon. Ia berjanji akan kembali lagi ke Lebanon pada bulan Desember dan berharap reformasi sudah mulai menunjukkan hasilnya pada saat itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Lebanon sudah berada dalam situasi krisis ekonomi untuk waktu yang lama. Hal itu diperburuk insiden ledakan di Beirut beberapa waktu lalu yang menewaskan lebih dari 100 orang.
Kegagalan demi kegagalan yang ada tersebut membuat warga Lebanon meradang. Mereka mendesak pemerintahan yang ada untuk mundur atau melakukan reformasi. Menurut mereka, krisis yang terjadi selama ini adalah imbas dari mismanajemen serta korupsi yang merajalela.
Pemerintah Lebanon tidak membantah hal tersebut. Mereka mengakui bahwa perbaikan besar-besaran perlu dilakukan. Tak lama setelah PM Lebanon Hassan Diab mundur, PM terbaru, Mustapha Adib, langsung memaparkan rencananya untuk menyelamatkan Lebanon. Salah satunya adalah pembentukan tim reformasi seperti yang dikatakan Emmanuel Macron
Menurut Adib, dengan pembentukan tim reformasi, maka rencana pembentukan ulang pemerintah bisa lebih cepat. Semakin cepat reformasi pemerintahan terjadi, kata Adib, makin cepat pula Lebanon bisa mengamankan bantuan finansial baik dari negara tetangga maupun IMF.
ISTMAN MP | REUTERS