TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Israel dan Uni Emirat Arab, giliran Serbia dan Kosovo dengan difasilitasi Amerika Serikat sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan ekonomi.

Presiden Donald Trump menjelaskan kemarin tentang normalisasi hubungan perekonomian Serbia dan Kosovo setelah kedua pemimpin negara itu mengadakan pertemuan dengan Presiden Trump selama dua hari.

"Setelah sejarah yang penuh kekerasan dan tragis serta negosiasi gagal bertahun-tahun, pemerintahan saya mengusulkan cara baru menjembatani perpecahan ini.Dengan berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, kedua negara mampu mencapai terobosan besar," kata Presiden Trump di Gedung Oval didampingi kedua presiden.

Dalam pertemuan itu, Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Avdullah Hoti sepakat bekerja sama di bidang perekonomian untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Bersamaan itu, Kedutaan Besar Serbia untuk Israel juga dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Juli. Serbia juga berkomitmen membuka kantor dagangnya di Yerusalem pada September ini.

Pertemuan ini juga membuka hubungan baru antara Kosovo dan Israel yang belum pernah menjalin hubungan kerja sama dan tidak saling mengakui kedaulatan masing-masing.

Dalam pernyataan terpisah menanggapi normalisasi hubungan ekonomi Serbia dan Kosovo, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan terimakasih kepada Presiden Serbia atas pemindahan Kedutaan Serbia ke Yerusalem.

Netanyahu juga membenarkan Israel dan Kosovo menjalin hubungan diplomatik. Kosovo, kata Netanyahu juga akan membuka kedutaannya di Yerusalem.

"Kosovo akan menjadi negara Muslim pertama yang membuka kedutaan di Yerusalem. Seperti yang telah saya katakan baru-baru ini, lingkaran perdamaian dan pengakuan terhadap Israel meluas dan diperkirakan jumlah negara akan bertambah," ujar Netanyahu.

Dengan demikian, sudah ada empat negara yang akan memindahkan kedutaan ke Yerusalem yakni Amerika Serikat, Guatemala, Serbia, dan Kosovo.

Pemindahan ini dikritik Palestina dan negara-negara pendukung two state solution di mana Palestina akan menjadi negara sendiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Sementara Israel yang telah mencaplok wilayah Palestina selama 70 tahun ini menjadi negara sendiri. Namun Israel menolak penyelesaian two state solution itu.