TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan Kerajaan Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum kesepakatan damai Israel dan Palestina tercapai.

"Ketika kami meluncurkan Inisiatif Perdamaian Arab pada 2002, kami sepenuhnya membayangkan bahwa akan ada hubungan antara semua negara Arab, termasuk Arab Saudi, dan Israel. Tapi dari perspektif kami, syaratnya jelas: Perdamaian harus dicapai antara Israel dan Palestina, berdasarkan parameter internasional," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan al-Saud pada konferensi pers di Berlin dengan mitranya dari Jerman, Heiko Maas, pada Rabu, dikutip dari Times of Israel, 20 Agustus 2020.

"Setelah tujuan ini tercapai, segala sesuatunya menjadi mungkin," papar Menlu Faisal.

Inisiatif Perdamaian Arab melibatkan penarikan penuh Israel ke garis pra-1967, termasuk membagi Yerusalem, menurut Jerusalem Post.

Inisiatif ini juga menyerukan kepada semua pengungsi Palestina dari Perang Israel 1948 dan keturunan mereka, yang menurut PBB ada sekitar lima juta, untuk diberikan hak untuk kembali.

Rencana tersebut, juga dikenal sebagai Saudi Initiative, menawarkan perdamaian dan normalisasi Israel dengan negara-negara Arab sebagai imbalan untuk menerimanya.

Faisal Bin Farhan juga menyebut kebijakan aneksasi sepihak Israel dan pembangunan permukiman sebagai tidak sah dan merugikan solusi dua negara.

Perjanjian normalisasi yang diumumkan antara Israel dan UEA termasuk perjanjian Israel untuk menangguhkan setiap pencaplokan ke beberapa bagian Yudea dan Samaria.

Arab Saudi tidak mengomentari perjanjian normalisasi secara resmi ketika diumumkan pada Kamis, meskipun mantan menteri informasi Saudi Adel al-Toraifi menyatakan dukungannya untuk kesepakatan itu pada malam yang sama, menyebutnya sebagai "keputusan bersejarah".

Sebelumnya menantu Presiden AS Donald Trump sekaligus penasihat Gedung Putih, Jared Kushner, mengatakan Arab Saudi akan mengikuti UEA untuk normalisasi hubungan dengan Israel.

Kerja sama rahasia Israel dan Arab Saudi dilaporkan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pergeseran kebijakan dilakukan oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, yang melihat Israel sebagai mitra strategis dalam perang melawan pengaruh Iran di Timur Tengah.

Mohammed Bin Salman juga melihat Israel sebagai komponen penting dari agenda domestiknya, memperluas pengawasan dunia maya di dalam dan luar negeri, serta membangun "kota pintar" futuristik berteknologi tinggi baru di Laut Merah.

Pada 2018, Arab Saudi mengizinkan penerbangan langsung dari India ke Israel untuk menggunakan wilayah udaranya, meskipun maskapai nasional Israel El Al masih tidak dapat menggunakan wilayah udara Arab Saudi untuk perjalanan ke wilayah timurnya.