TEMPO.CO, Jakarta - Potensi sanksi akan dijatuhkan kepada pejabat di Belarus menguat. Menteri Luar Negeri Spanyol, Arancha Gonzalez, menyatakan bahwa hal itu akan dibahas pada rapat pimpinan Uni Eropa pada Rabu ni waktu setempat.

Arancha Gonzalez menegaskan kembali bahwa sanksi, jika jadi diberikan, akan lebih bersifat invidual dan bukan per negara. Dengan kata lain, akan menyasar pada individu tertentu di Belarus. Adapun acuan yang dipakai, kata ia, adalah keterlibatan dalam kekerasan dan penyelenggaraan pemilu di Belarus.

"Di Eropa, ada ruang untuk memberikan sanksi, namun tidak kepada negara ataupun penduduknya. Sanksi bisa diberikan kepada individu yang mempraktikkan kekerasan dan memicu kekisruhan pemilu di Belarus," ujar Arancha Gonzalez, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 18 Agustus 2020.

Sebagai catatan, dengan sanksi individu, maka pejabat dari Belarus tak akan bisa lagi berpergian dengan bebas ke berbagai negara Eropa. Selain itu, akses ke properti maupun di aset di berbagai negara Eropa juga akan diblokir sebagai hukuman. Belum diketahui siapa saja pejabat Belarus yang diincar dengan sanksi Uni Eropa ini.

Diberitakan sebelumnya, situasi di Belarus memanas usai Presiden Alexander Lukashenko memenangi pilpres untuk keenam kalinya. Gara-garanya, warga menduga ia mencurangi hasil pilpres untuk bisa tetap bertahan di kursi kepemimpinan. Lukashenko sendiri adalah diktator terakhir di Eropa.

Sekarang, di Belarus, unjuk rasa dan kerusuhan sudah berlangsung selama lebih dari sepekan. Sekitar 200 ribu warga turun ke jalan untuk memprotes Alexander Lukashenko dan meminta pemilu ulang.

Pada awalnya, Lukashenko bergeming. Perkembangan terbaru, ia membuka opsi power sharing dan referendum konstitusi. Syarat yang ia ajukan, kedua hal itu hanya akan ia bahas apabila dirinya tidak didesak warga.

Di saat bersamaan, berbagai negara Eropa mulai menyorot situasi di Belarus. Bahkan NATO pun mengamati situasi di perbatasan usai Lukashenko mengklaim akan ada ancaman dari NATO dan negara-negara tetangga Belarus. Adapun Uni Eropa beberapa kali dikabarkan menyiapkan sanksi.

ISTMAN MP | REUTERS