TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kesepakatan normalisasi dengan Uni Emirat Arab terwujud karena Israel memiliki kekuatan mumpuni.

Benjamin Netanyahu mengkritik formula penyelesaian konflik berdasarkan "Tanah untuk Perdamaian" (Land for Peace) pada Ahad selama wawancara dengan Army Radio, menunjuk pada perjanjian normalisasi Kamis lalu dengan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai bukti, menurut Jerusalem Post, 17 Agustus 2020. Tanah untuk Perdamaian adalah interpretasi legalistik dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 yang telah digunakan sebagai dasar penyusunan perdamaian Arab-Israel selanjutnya.

Menurut Bibi, sapaan Netanyahu, strategi kebijakan luar negeri Israel terhadap dunia Arab dengan pendekatan "Damai untuk Perdamaian" lebih efektif dibandingkan dengan "Tanah untuk Perdamaian".

Dalam pernyataan video yang diunggah ke halaman Facebook-nya hari Minggu, Netanyahu menggembar-gemborkan apa yang dia gambarkan sebagai doktrin baru "Israel yang kuat" bisa menghasilkan perdamaian dengan negara-negara Arab daripada mengakhiri konflik dengan Palestina dengan menarik diri dari wilayah jajahannya, Times of Israel melaporkan.

Kesepakatan yang dicapai dengan UEA, kesepakatan damai pertama dengan negara Arab selama 26 tahun, tidak seperti kesepakatan dengan Mesir dan Yordania, dua negara Arab lainnya yang memiliki hubungan formal dengan Israel, kata Bibi.

"Ini berbeda dari yang sebelumnya karena didasarkan pada dua prinsip 'Damai untuk Perdamaian' dan 'Perdamaian melalui Kekuatan'," kata Netanyahu. "Di bawah doktrin ini, Israel tidak diharuskan untuk menarik diri dari wilayah mana pun dan bersama-sama kedua negara secara terbuka menuai buah dari perdamaian penuh: Investasi, perdagangan, pariwisata, kesehatan, pertanian, perlindungan lingkungan dan di banyak bidang lainnya, termasuk pertahanan tentunya."

"Perdamaian ini tidak tercapai karena Israel melemahkan dirinya sendiri dengan menarik diri ke garis 1967," katanya. "Itu dicapai karena Israel memperkuat dirinya dengan menumbuhkan ekonomi bebas, dan kekuatan militer dan teknologi, dan dengan menggabungkan dua kekuatan ini untuk mencapai pengaruh internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Doktrin baru, katanya, sangat bertentangan dengan persepsi sampai beberapa hari yang lalu, bahwa tidak ada negara Arab yang akan setuju untuk membuat perdamaian formal dan terbuka dengan Israel sebelum tujuan konflik dengan Palestina tercapai.

"Akibatnya, konsep yang salah ini memberi Palestina hak veto untuk mencapai perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab," katanya.

Netanyahu mengatakan dia telah memajukan kebijakan itu selama beberapa waktu dan butuh waktu bertahun-tahun untuk terwujud.

Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjabat tangan setelah pidato Trump di Museum Israel di Yerusalem 23 Mei 2017. [REUTERS / Ronen Zvulun / File Foto]

Perbedaan antara prinsip perdamaian keduanya berakar pada perdebatan lama dalam pembentukan kebijakan luar negeri Israel mengenai pendekatan paling efektif untuk mempromosikan resolusi konflik Arab-Israel.

Tanah untuk Perdamaian mendapat dukungan dari komunitas internasional dan telah berfungsi sebagai dasar hukum untuk perjanjian perdamaian antara Israel dan Mesir (1979) dan Israel dan Yordania (1994), di samping Perjanjian Oslo (1993) dan negosiasi Israel-Palestina. Perdamaian untuk Perdamaian, di sisi lain, menyatakan bahwa Israel lebih diuntungkan dengan bernegosiasi dari posisi yang kuat yang menghalangi penarikan teritorial dari Tepi Barat.

Selama wawancara dengan Army Radio, Netanyahu membantah bahwa dia dipaksa untuk menolak aneksasi Tepi Barat dengan imbalan normalisasi.

Israel dan Uni Emirat Arab mengumumkan pada Kamis bahwa mereka membangun hubungan diplomatik penuh dalam kesepakatan yang ditengahi AS, yang juga mengharuskan Israel untuk "menangguhkan" rencana kontroversialnya untuk mencaplok tanah Tepi Barat yang dicari oleh Palestina untuk negara masa depan.

Israel telah merencanakan pencaplokan Tepi Barat milik Palestina secara sepihak dengan klaim berdasarkan rencana perdamaian AS.

Adapun kesepakatan normalisasi menjadikan UEA negara Arab ketiga, setelah Mesir dan Yordania, yang memiliki hubungan diplomatik penuh dan aktif dengan Israel. Pernyataan bersama hari Kamis mengatakan Israel dan UEA diharapkan dalam beberapa minggu mendatang akan membuka kerja sama di berbagai bidang seperti pariwisata, penerbangan langsung, dan kedutaan.

Sabtu malam, kantor berita WAM Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa sebuah perusahaan UEA telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan Israel untuk penelitian dan studi pandemi virus corona.

Pada Ahad, UEA membuka saluran telepon diplomatik dan membuka blokir situs web media Israel, dengan menteri luar negeri kedua negara berbicara melalui telepon dan setuju untuk segera bertemu.