Telepon Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron Desak Negosiasi Damai Palestina Dimulai

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak agar negosiasi damai di Timur Tengah dimulai kembali pasca kesepakatan Uni Emirat Arab dan Israel, setelah Macron menelepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dimulainya kembali negosiasi perdamaian tetap menjadi prioritas untuk mencapai solusi yang adil di Timur Tengah, kata Presiden Prancis Emmanuel Macron di Twitter pada hari Minggu, dikutip dari Reuters, 17 Agustus 2020.

Macron mengatakan dia telah berbicara dengan Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina. "Saya memberi tahu dia tentang tekad saya untuk bekerja demi perdamaian di Timur Tengah," kata Macron.

Emmanuel Macron memuji perjanjian yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Kamis sebagai keputusan berani oleh UEA. Menurut Macron, keputusan itu menunjukkan "keinginan Dubai untuk berkontribusi pada pembentukan perdamaian yang adil dan abadi antara Israel dan Palestina", France24 melaporkan.

Rencana Israel mengenai aneksasi Tepi Barat tetap tidak jelas setelah UEA mengklaim bahwa mereka telah mengeluarkan kesepakatan untuk menghentikan "aneksasi lebih lanjut".

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan setelah kesepakatan bahwa dia hanya setuju untuk menunda, tidak membatalkan aneksasi, dan bahwa dia tidak akan pernah melepaskan klaim atas tanah Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan penangguhan aneksasi harus menjadi tindakan yang pasti.

Dia juga mendesak dimulainya kembali pembicaraan menuju "solusi dua negara", yang dia sebut sebagai satu-satunya pilihan untuk memungkinkan perdamaian yang adil dan abadi.

Kantor berita resmi Palestina WAFA melaporkan, Abbas mengatakan kepada Macron pada Ahad bahwa UEA, "seperti negara lain dalam hal ini, tidak dapat berbicara atas nama rakyat Palestina".

Otoritas Palestina menolak membiarkan perjuangan Palestina digunakan sebagai alasan untuk membenarkan normalisasi, kata WAFA.

Uni Emirat Arab dan Israel mengumumkan kesepakatan itu pada Kamis, menandai perjanjian damai ketiga antara Israel dan negara Arab sejak didirikan pada 1948, setelah Mesir dan Yordania. Ini juga menandai negara Teluk Arab pertama yang membuka diplomatik dengan Israel.

UEA mengutip keputusan terakhir adalah pencapaian besar dalam mendukung Palestina, klaim yang sama sekali ditolak oleh Palestina.

Negara-negara Arab selama beberapa dekade telah mensyaratkan normalisasi dengan Israel pada kesepakatan damai dengan Palestina, dan pengumuman minggu lalu tampaknya menandai pergeseran dalam pendekatan itu, yang memicu kemarahan dari kepemimpinan Palestina. Lebih banyak negara Arab dilaporkan mempertimbangkan untuk meresmikan hubungan, menurut laporan Times of Israel.

Selama telepon hari Minggu, Macron mengatakan bahwa negaranya menyambut baik perjanjian Israel-UEA karena itu akan berkontribusi untuk mendorong proses perdamaian ke depan, dan mengulangi kebutuhan untuk mencapai solusi politik sesuai dengan solusi dua negara dan hukum internasional, dikutip kantor berita WAFA.

Mahmoud Abbas juga mencatat bahwa bertentangan dengan klaim UEA, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan aneksasi Tepi Barat di masa depan.

Abbas telah mengadakan pertemuan darurat sebagai tanggapan atas perjanjian tersebut, sementara Otoritas Palestina memanggil duta besarnya untuk UEA sebagai protes atas kesepakatan tersebut. Kelompok perjuangan Palestina Hamas dan Jihad Islam juga mengecam perjanjian tersebut, yang dimediasi oleh Amerika Serikat.