TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Malaysia pada Jumat mendakwa mantan menteri keuangan dan pemimpin oposisi senior, Lim Guan Eng, karena berupaya menyuap untuk proyek infrastruktur senilai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 22 triliun.

Tuduhan terhadap Lim, yang merupakan menteri dalam koalisi pimpinan Mahathir Mohamad yang bubar pada Februari, muncul di tengah spekulasi bahwa pemilihan umum bisa segera terjadi karena mayoritas tipis Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di parlemen.

Dikutip dari Reuters, 7 Agustus 2020, Lim didakwa di pengadilan sesi Kuala Lumpur karena meminta suap pada 2011 untuk menunjuk perusahaan yang akan mengelola proyek terowongan bawah laut di negara bagian Penang, yang ia pimpin sebagai menteri utama dari 2008 hingga penunjukannya sebagai menteri keuangan pada 2018.

Lim, yang ditangkap pada Kamis malam, mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut.

Jika terbukti bersalah, Lim menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda berat. Pejabat anti-korupsi mengatakan Lim akan menghadapi dua dakwaan lagi minggu depan.

"Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan bermotivasi politik," kata Lim kepada wartawan setelah dibebaskan dengan jaminan, menambahkan bahwa ia akan membuktikan dirinya tidak bersalah di pengadilan.

Lim Guan Eng mengatakan tuduhan terhadapnya bermotif politik untuk menghalangi perannya sebagai anggota parlemen oposisi, Malay Mail melaporkan.

Anggota parlemen Bagan itu mengaku tidak bersalah di Pengadilan Khusus Tipikor di Kuala Lumpur tadi pagi kembali prinsipnya dalam melawan korupsi.

"Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan bermotif politis untuk menodai saya dan reputasi saya dan tentu saja dalam upaya saya untuk menjalankan peran saya sebagai anggota parlemen oposisi.

"Saya ingin menekankan bahwa kami memerangi korupsi dengan serius dan kami tidak akan melakukan korupsi," kata Lim kepada wartawan di Kompleks Pengadilan Kuala Lumpur hari ini.

Pengacaranya dan anggota parlemen Puchong Gobind Singh Deo yang juga hadir mengatakan dakwaan itu juga cacat karena jaksa penuntut tidak menyebutkan jumlah dugaan suap di lembar dakwaan.

"Satu masalah adalah penuntutan tidak memasukkan jumlah dugaan suap dalam dakwaan, (yang) bagi kami adalah masalah fatal," kata penasihat utama Lim dan anggota parlemen Puchong, Gobind Singh Deo.

"Sejauh yang kami ketahui, tidak ada dasar untuk tuduhan itu dan kami akan melawannya sampai akhir, dan kami benar-benar akan menggunakan proses pengadilan untuk membuktikan bahwa klien saya tidak bersalah," tambahnya.

Pemimpin oposisi lainnya juga menyebut tuduhan penganiayaan politik. Charles Santiago, seorang anggota parlemen oposisi, mengatakan tuduhan itu adalah "taktik kotor" untuk menghancurkan blok oposisi.

Kantor perdana menteri belum merespons dakwaan terhadap Lim.

Lim memimpin sebuah partai yang didominasi etnis Tionghoa, yang mendapat sindirian dari partai lain di dalam koalisi Mahathir termasuk dari perdana menteri Muhyiddin dan sekutunya, karena koalisi tidak berbuat cukup untuk melindungi kepentingan mayoritas Melayu di Malaysia.

Penunjukan Lim sebagai menteri keuangan pada 2018 adalah pertama kalinya dalam 44 tahun kementerian tersebut dipimpin oleh seorang anggota komunitas etnis Tionghoa dan menemui beberapa perlawanan.

Muhyiddin berada di koalisi Mahathir sebelum dia beralih aliansi untuk membentuk pemerintahan dengan partai-partai yang tersisih dalam pemilu Malaysia 2018.