TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rodrigo Duterte mengancam akan membunuh pasien Covid-19 karena kesal dengan para dokter dan perawat yang menuntut reformasi sistem kesehatan Filipina.

Filipina adalah negara kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia yang terdampak virus corona paling parah, dengan mencatat 100 ribu lebih kasus dan 2.000 lebih kematian awal pekan ini, menurut data John Hopkins University.

Lonjakan infeksi mendorong lebih dari 80 organisasi yang mewakili 80.000 dokter dan 1 juta perawat untuk meminta kontrol yang lebih ketat. Para profesional medis memperingatkan bahwa Filipina gagal menahan pandemi.

Pada Senin, Rodrigo Duterte mengumumkan pihak berwenang akan mempekerjakan 10.000 lebih profesional medis untuk meningkatkan upaya melawan virus corona. Tetapi Duterte juga menyerang para dokter dan perawat yang menyerukan lebih banyak tindakan, menantang mereka untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya.

Dikutip dari South China Morning Post, selama pertemuan kabinet pada Ahad, Presiden Rodrigo Duterte juga menuduh para dokter dan petugas kesehatan berusaha untuk mendorong revolusi. Duterte tampaknya bereaksi terhadap lagu protes dari musikal Les Miserables (Orang-orang merana) dari novel Victor Hugo, yang telah direkam dan dibagikan secara online oleh para pengkritik Duterte.

"Anda benar-benar tidak mengenal saya. Anda ingin revolusi? Kalau begitu katakan. Silakan, coba saja. Kami akan menghancurkan segalanya," kata Duterte dalam pidato yang disiarkan televisi, dikutip dari Newsweek, 5 Agustus 2020.

"Kami akan membunuh semua orang yang terinfeksi COVID," papar Duterte. "Itukah yang kalian inginkan? Kita selalu dapat mengakhiri eksistensi kita dengan cara ini."

Para dokter dan perawat yang mendorong kontrol yang lebih besar tidak menyerukan perubahan dalam pemerintahan atau presiden, hanya langkah-langkah yang lebih ketat untuk mengatasi penyebaran virus. Tidak jelas mengapa Duterte menuduh mereka mendorong "revolusi".

Setelah mengecam tenaga medis, Duterte kembali menerapkan lockdown di Manila pada Senin, South China Morning Post melaporkan.

Dokter telah melobi untuk serangkaian tindakan, termasuk lockdown ketat, peningkatan pengujian menggunakan RT-PCR, bukan tes cepat dan pelacakan kontak yang lebih luas. Satu kelompok dokter menulis surat terbuka yang mengkritik kinerja pemerintah dan menyerukan pengunduran diri Menteri Kesehatan Francisco Duque dan mantan jenderal yang memimpin satuan tugas virus corona Filipina.

Menurut juru bicara kepresidenan Harry Roque, komentar Duterte itu sebagai tanggapan atas kritik terhadap upaya pemerintah dan meningkatnya popularitas versi Tagalog dari Do You Hear The People Sing? dari musikal Les Miserable oleh penyanyi dan aktor Filipina terkemuka melalui Zoom, yang telah menarik 1,3 juta tampilan di Facebook.

Sebelumnya pada awal April, Rodrigo Duterte juga memerintahkan polisi dan militer untuk menembak warga yang melanggar dan memprotes lockdown pemerintah.

"Saya tidak akan ragu. Perintah saya adalah untuk polisi dan militer, juga barangay (pejabat daerah) jika situasi meningkat....tembak mati mereka. Apakah kalian mengerti? Mati. Alih-alih menyebabkan masalah, saya akan mengirim Anda ke kubur," kata Duterte pada 1 April saat pidato televisi, dikutip dari Rappler.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, saat menyampaikan pidato di parlemen di Filipina, 27 Juli 2020. Presidential Photos/via REUTERS.

Filipina menerapkan salah satu dari lockdown terpanjang di dunia dari 16 Maret hingga 1 Juni tetapi masih memiliki tingkat infeksi tertinggi kedua di Asia.

Pekan lalu, lebih dari 50 asosiasi medis memperingatkan bahwa sistem perawatan kesehatan negara itu berada di ambang kehancuran, menurut laporan South China Morning Post.

Karantina dilonggarkan pada 1 Juni untuk membantu menstimulasi ekonomi, yang hancur oleh lockdown di Metro Manila dan provinsi-provinsi sekitarnya yaitu Cavite, Rizal, Bulacan dan Laguna. Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional memperkirakan lockdown pertama menelan biaya ekonomi 1,1 triliun peso (Rp 326 triliun) atau 5,6 persen dari PDB dan menghapus sekitar 7 juta pekerjaan di Filipina.