TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) meyakini Korea Utara telah membuat perangkat nuklir miniatur agar bisa dipasang ke hulu ledak rudal balistiknya.

Laporan PBB ini disampaikan oleh panel independen PBB yang mengawasi sanksi terhadap Korea Utara. Panel, yang anggotanya tidak disebutkan secara spesifik, meyakini Korea Utara telah mengembangkan uji coba nuklir selama enam tahun terakhir sampai menciptakan perangkat nuklir miniatur, dilaporkan Reuters, 4 Agustus 2020.

Korea Utara dilaporkan tidak menggelar tes nuklir sejak September 2017.

Laporan panel dilihat oleh Reuters dan dikirim ke 15 anggota Komite Sanksi Korea Utara Dewan Keamanan PBB pada Senin, 3 Juli 2020.

"Republik Rakyat Demokratik Korea sedang melanjutkan program nuklirnya, termasuk produksi uranium yang sangat diperkaya dan pembangunan reaktor air ringan eksperimental. Sebuah Negara Anggota (PBB) menilai bahwa Republik Rakyat Demokratik Korea sedang melanjutkan produksi senjata nuklir," kata laporan itu.

Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK). Perwakilan Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York belum menanggapi laporan PBB itu.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan pekan lalu tidak akan ada perang lagi karena senjata nuklir negara itu menjamin keamanan dan masa depan negara meskipun ada tekanan dari luar dan ancaman militer.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyaksikan peluncuran roket ganda saat uji coba di Korea Utara, 25 Agustus 2019. Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak dekat ke laut di lepas pantai timurnya. KCNA via REUTERS

Laporan PBB mengatakan satu negara, yang tidak diidentifikasi, menilai bahwa Korea Utara mungkin berusaha untuk mengembangkan miniatur nuklir lebih lanjut untuk memungkinkan penggabungan peningkatan teknologi seperti paket penetrasi atau berpotensi mengembangkan beberapa sistem hulu ledak.

Menanggapi laporan ini, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pada Selasa mereka memantau aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara.

Wakil juru bicara kementerian pertahanan, Kolonel Moon Hong-sik, mengatakan Korea Selatan melihat teknologi Korea Utara untuk miniatur hulu ledak nuklir telah mencapai tingkat "cukup", mengutip penilaian pertahanan dua tahunan negara itu pada 2018.

"Militer kami memonitor dengan cermat kegiatan nuklir dan rudal Korea Utara, dan Korea Selatan bersama Amerika Serikat mempertahankan sistem kerja sama yang erat," kata Moon, dilaporkan Yonhap.

Korea Utara dikenakan sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya. Sementara Dewan Keamanan PBB terus memperkuat sanksi untuk memotong dana mengalir ke program-program tersebut.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump telah bertemu tiga kali sejak 2018, tetapi gagal untuk membuat kemajuan agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi.

Pada Mei 2018, Korea Utara menindaklanjuti janji untuk meledakkan terowongan di lokasi uji coba nuklir utamanya, Punggye-ri, yang menurut Pyongyang adalah bukti komitmennya untuk mengakhiri pengujian nuklir. Tetapi mereka tidak mengizinkan para ahli untuk menyaksikan pembongkaran situs.

Laporan PBB mengatakan hanya pintu masuk terowongan yang diketahui telah dihancurkan dan tidak ada indikasi pembongkaran yang komprehensif. Satu negara anggota telah menilai bahwa Korea Utara dapat membangun kembali dan menginstal ulang dalam waktu tiga bulan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung uji coba nuklir.