File Foto Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat berbicara dalam sebuah pertemuan Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea (WPK) pada 11 April, 2020. Korean Central News Agency (KCNA) menuturkan bahwa para pekerja bergembira melihat kehadiran Kim Jong Un dalam peremsian pabrik puuk tersebut. Aditya Jaya Iswara KCNA/via REUTERS/File Photo
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB/ UN), Tomas Ojea Quintana, menyampaikan bahwa kelaparan massal dan malnutrisi tengah melanda Korea Utara saat ini. Hal tersebut dipicu penutupan perbatasan oleh Cina selama pandemi virus Corona (COVID-19) serta sanksi dari Dewan Keamanan PBB.
Untuk merespon hal tersebut, Quintana merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk menimbang kembali sanksi yang dibebankan ke Korea Utara. Dengan begitu, negara-negara anggota PBB bisa mengirimkan bantuan makanan ke Korea Utara untuk memastikan warga di sana tidak kelaparan.
"Makin banyak jumlah keluarga yang hanya bisa makan dua kali sehari atau hanya bisa memakan jagung. Beberapa bahkan kelaparan," ujar Quintana sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 9 Juni 2020.
Quintana melanjutkan bahwa problem di Korea Utara tidak hanya kelaparan massal. Selain kelaparan, akses ke hunian dan obat-obatan pun bermasalah. Tidak sedikit warga yang menjadi tuna-wisma atau tidak mampu membeli obat-obatan karena harganya yang meroket selama pandemi virus Corona.
Juru bicara Program Pangan Sedunia dari PBB (WFP), Elisabeth Byrs, membenarkan pernyataan Quintana yang memang ditugaskan untuk memantau situasi di Korea Utara. Byrs berkata, situasi di Korea Utara tergolong suram dengan 10 juta penduduknya (40 persen dari populasi total) membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.
