TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan orang warga Israel berunjuk rasa pada Sabtu menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat, wilayah yang diperjuangkan Palestina untuk negara merdeka.

Mereka berdemo mengenakan masker dan menjaga jarak fisik satu sama lain di bawah pembatasan virus corona, sambil mambawa spanduk "Tidak untuk aneksasi, tidak untuk pendudukan, ya untuk perdamaian dan demokrasi".

Beberapa pendemo terlihat mengibarkan bendera Palestina.

Menurut laporan Reuters, 7 Juni 2020, demonstrasi itu diorganisir oleh kelompok-kelompok sayap kiri dan bukan gerakan populer, karena sekitar setengah dari warga Israel mendukung aneksasi, menurut jajak pendapat baru-baru ini.

Penyelenggara juga menayangkan video pidato Senator Demokrat AS A. Bern Sand Sanders.

"Tidak pernah lebih penting untuk membela keadilan, dan untuk memperjuangkan masa depan yang kita semua pantas dapatkan," kata Sanders dalam video. "Terserah kita semua untuk berdiri di hadapan para pemimpin otoriter dan membangun masa depan yang damai bagi setiap warga Palestina dan setiap warga Israel."

Dikutip dari Times of Israel, puluhan petugas mengamankan demonstrasi itu setelah polisi mengatakan jumlah peserta akan dibatasi 2.000 orang, meskipun surat kabar Haaretz melaporkan 6.000 orang ikut dalam aksi itu dan menyebutnya sebagai protes terbesar di Israel sejak awal pandemi virus corona.

Demonstrasi ini diselenggarakan oleh partai sayap kiri Meretz dan faksi Hadash komunis dari koalisi Joint List mayoritas-Arab, bersama dengan beberapa kelompok hak sayap kiri lainnya.

Anggota parlemen Nitzan Horowitz, ketua partai Meretz, mengatakan kepada massa bahwa pencaplokan akan menjadi "kejahatan perang" dan akan menelan biaya jutaan dolar Israel karena ekonomi sudah goyah karena pandemi.

"Kita tidak bisa mengganti pekerjaan puluhan tahun dengan apartheid yang akan bertahan selamanya," teriak Horowitz. "Ya untuk dua negara untuk dua masyarakat, tidak untuk kekerasan dan pertumpahan darah," lanjutnya. "Tidak untuk aneksasi, ya untuk kedamaian."

Horowitz menyebut Menteri Pertahanan Benny Gantz, Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi dan Menteri Ekonomi Amir Peretz, sebagai pengecut dan berkhianat ke kubu lain.

Tiga anggota parlemen kiri-tengah itu telah berjanji untuk tidak duduk dalam pemerintahan dengan Netanyahu, dengan alasan dakwaan korupsi Netanyahu, tetapi setelah pemilihan ketiga Israel yang tidak meyakinkan pada bulan Maret, mereka setuju untuk bergabung dengannya dalam koalisi.

Kesepakatan koalisi yang ditandatangani antara partai Likud Netanyahu dan partai Biru Putih Benny Gantz, memungkinkan perdana menteri untuk mulai bergerak maju dengan agenda pencaplokan. Bagian-bagian dari Tepi Barat tempat Israel akan memperluas cengkeramannya adalah salah satu janji Presiden AS Donald Trump dalam proposal rencana perdamaian Timur Tengah AS.

Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa jika terpilih kembali, ia akan memperluas tanah jajahan Israel atas Lembah Yordan, 10 September 2019. [Avshalom Sassoni / Jerusalem Post]

Palestina menginginkan negara merdeka di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.

Netanyahu telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal untuk mulai memajukan rencananya untuk mencaplok permukiman Israel dan Lembah Yordan di Tepi Barat, dengan harapan mendapat lampu hijau dari Washington.

Presiden AS Donald Trump telah meluncurkan rencana perdamaian yang mencakup Israel menjaga permukimannya dan Palestina mendirikan negara di bawah persyaratan yang ketat.

Palestina telah menolak proposal tersebut dan menyuarakan kemarahan terhadap aneksasi yang diusulkan Israel.

Beberapa negara Eropa, Arab, dan PBB, memperingatkan Israel untuk tidak mencaplok Tepi Barat yang diisi oleh permukiman Israel ilegal, dan memperingatkan dampak kekerasan setelah aneksasi.