TEMPO.CO, Washington – Lembaga pertahanan Amerika Serikat, yang menangani jaringan komunikasi terenkripsi Presiden Donald Trump, diduga mengalami kebocoran informasi.

Informasi yang bocor mengenai nomor keamanan sosial dan data pribadi lain yang terdapat dalam jaringan itu.

Ini diketahui lewat surat bertanggal 11 Februari 2020, yang menyatakan data pribadi kemungkinan telah bocor akibat kebocoran data dari sistem komputer yang dikelola Lembaga Sistem Informasi Pertahanan atau DISA. Kebocoran ini diduga terjadi pada Mei – Juni 2019.

“Lembaga ini menyediakan jalur komunikasi langsung dan dukungan teknologi informasi untuk Presiden, wakil Presiden Mike Pence, staf dan Dinas Rahasia, serta kepala staf gabungan serta pejabat senior dari angkatan bersenjata,” begitu dilansir Reuters mengutip keterangan di situs lembaga ini seperti dilansir pada Kamis, 20 Februari 2020.

Surat DISA ini tidak menjelaskan lebih jauh jenis kebocoran dan jaringan yang telah mengalami kebocoran informasi.

Gedung Putih belum merespon permintaan komentar mengenai informasi ini.

Istilah kebocoran data bisa memiliki banyak makna dari peretasan oleh hacker dengan memasuki jaringan komputer hingga server terenkripsi yang terekspos secara tidak sengaja ke Internet.

Surat itu juga menyatakan lembaga DISA ini belum menemukan adanya bukti data pribadi itu telah disalahgunakan. Tapi, lembaga telah memberitahu individu yang kemungkinan datanya telah diambil.

Juru bicara Pentagon, Chuck Prichard, mengatakan individu yang kemungkinan terdampak kebocoran data ini telah diberikan informasi mengenai tindakan yang bisa diambil untuk meminimalisir dampak negatif dari kebocoran data itu.

DISA memiliki markas di Fort Meade di Maryland memiliki sekitar 8 ribu pegawai sipil dan militer. Prichard tidak merinci berapa banyak data pegawai yang bocor tapi masalah ini sudah diinvestigasi dan langkah penanganan untuk mengamankan jaringan komputer sudah dilakukan.

Selain menyediakan layanan komunikasi aman tiompungkat tinggi, DISA juga bertugas mereformasi proses pemberian akses keamanan kepada pejabat pemerintah. Ini dilakukan menyusul kebocoran data yang dialami Kantor Manajemen Personil Amerika pada 2014 dan 2015. Kebocoran informasi ini berdampak pada data milik 21 juta pegawai dan pejabat serta mantan pegawai pemerintah.