TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel sedang membuat peta aneksasi baru Tepi Barat yang akan memperluas daerah pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Pernyataan Netanyahu adalah tindaklanjut dari pengumuman proposal perdamaian Timur Tengah Donald Trump, yang ditolak oleh Liga Arab, OKI, Uni Eropa, dan Palestina.

"Kami sudah dalam proses memetakan wilayah yang menurut rencana Trump akan menjadi bagian dari Negara Israel," katanya di acara kampanye Likud di kota permukiman Ma'ale Adumim pada Sabtu malam, dikutip dari Times of Israel, 9 Februari 2020.

"Ini tidak akan memakan banyak waktu dan kami akan menyelesaikan ini," lanjut Netanyahu tanpa memberikan rincian lebih jauh.

Netanyahu mengatakan bahwa proses pemetaan dengan Amerika sudah berlangsung. "Kami sudah menunggu sejak 1967 dan beberapa orang membuat masalah besar dalam beberapa minggu," katanya, menyinggung rival sayap kanan.

Tampilan Peta Konseptual untuk Perdamaian Timur Tengah ala Pemerintahan Trump yang diterbitkan pada 28 Januari 2020. Warna biru menunjukkan wilayah Palestina yang terkepung Israel. [Times of Israel]

Segera setelah Trump mengumumkan proposal perdamaian Israel-Palestina di Gedung Putih 28 Januari yang dihadiri Netanyahu, perdana menteri Israel mengatakan ia akan membawa rencana pendudukan permukiman Lembah Yordan dan Tepi Barat untuk persetujuan kabinet dalam beberapa hari.

Tak lama setelah pengumuman pemetaan wilayah Tepi Barat oleh Netanyahu, Duta Besar AS untuk Israel memperingatkan Zionis untuk tidak mendeklarasikan kedaulatan Tepi Barat tanpa persetujuan Amerika.

"Israel tunduk pada penyelesaian proses pemetaan oleh komite bersama Israel-Amerika. Setiap tindakan sepihak sebelum penyelesaian proses komite membahayakan pengakuan Plan & American," kicau David Friedman di Twitter.

Dalam pidato terpisah, Friedman menguraikan lebih lanjut peringatan sebelumnya agar Israel sedikit bersabar menjalani proses. Friedman mengklarifikasi peringatannya di Twitter bukan ancaman.

"Dengan berita bahwa kabinet (Israel) akan didorong ke arah yang berpotensi merugikan pandangan kami tentang proses tersebut, kami hanya membiarkan orang tahu di mana kami berdiri," katanya kepada lembaga think-tank Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), dikutip dari Reuters.

"Itu bukan ancaman," tegas Friedman.

Friedman mengatakan proses pemetaan tidak mungkin diselesaikan sebelum 2 Maret. Tapi dia mengulurkan kemungkinan implementasi bahkan jika pemilu tidak menghasilkan pemenang yang jelas, seperti dua pemilu Israel yang mesti diulang dalam setahun terakhir.

Ditanya apakah Washington pertama-tama menginginkan pemerintah Israel permanen, Friedman mengatakan, "Kami belum mengajukan permintaan itu."

Sebagian besar negara menganggap pemukiman Israel di tanah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai pelanggaran hukum internasional. Trump telah mengubah kebijakan AS dengan mendukung aneksasi Israel dan ini telah menuai kecaman luas.

Palestina mengatakan permukiman itu membuat negara masa depan Palestina tidak mungkin terwujud. Israel mengutip aspek keamanan, dalil Alkitab, serta ikatan historis, dengan mengklaim bahwa mereka berhak atas tanah Palestina.