TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pada Selasa, tergantung pada Uni Eropa untuk memutuskan apakah mereka ingin menunda Brexit dan untuk berapa lama, setelah kekalahan di parlemen membuat ratifikasi kesepakatannya dengan batas waktu 31 Oktober hampir mustahil.

Ketika hari-hari semakin mendekati tenggat waktu perceraian Inggris dari Uni Eropa, Brexit bergantung pada keseimbangan ketika parlemen yang terbagi memperdebatkan kapan, bagaimana dan bahkan apakah itu harus terjadi, menurut laporan Reuters, 23 Oktober 2019.

Boris Johnson untuk sementara didukung pada Selasa malam setelah anggota parlemen memberikan suara untuk mendukung RUU Brexit untuk pertama kalinya sejak Inggris memutuskan untuk melepaskan diri dari Uni Eropa tiga tahun lalu.

Tetapi perasaan lega Boris Johnson hancur hanya beberapa menit kemudian, ketika anggota parlemen menolak jadwal ketat untuk undang-undang melalui Parlemen, memaksa Johnson untuk kembali menunda perceraian Inggris dari Uni Eropa.

"Hanya beberapa minggu yang lalu, hampir tidak ada orang yang percaya bahwa kita bisa membuka kembali Perjanjian Penarikan, apalagi menghapus hambatan ... dan tentu saja tidak ada yang berpikir bahwa kita bisa mendapatkan persetujuan DPR untuk kesepakatan baru," kata Johnson. , berpidato di House of Commons setelah kehilangan suara. "Kita seharusnya tidak mengabaikan pentingnya momen ini."

Anggota Parlemen memilih dengan 322 berbanding 308 suara untuk menolak jadwal kontroversial Johnson untuk membuat undang-undang undang-undang, secara resmi dikenal sebagai mosi program, beberapa saat setelah mendukung Penarikan Perjanjian (WAB) setebal 110 halaman.

Setelah kekalahan itu, Johnson menyatakan kekecewaannya bahwa anggota parlemen memilih menentang jadwal yang akan memungkinkannya untuk memenuhi janjinya untuk menarik Inggris keluar dari Uni Eropa dengan batas waktu 31 Oktober saat ini, yang sekarang kurang seminggu lagi.

Dikutip dari CNN, Boris Johnson menyarankan bahwa pemerintah harus mempercepat persiapan untuk Brexit tanpa kesepakatan sementara menunggu untuk melihat apakah Uni Eropa akan memberikan perpanjangan untuk keberangkatan Inggris dari blok. "Uni Eropa sekarang harus mengambil keputusan atas permintaan Parlemen," kata Johnson, seraya menambahkan bahwa ia akan menjeda undang-undang itu sampai UE memberikan keputusannya.

Bereaksi terhadap keputusan Johnson untuk menghentikan proses ratifikasi, dan untuk menghindari Brexit yang tidak ada kesepakatan, Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk mengatakan bahwa ia akan merekomendasikan EU27 menerima permintaan Inggris untuk perpanjangan, dalam sebuah unggahan di Twitter.

Inggris telah meminta perpanjangan hingga akhir Januari 2020.

Anggota parlemen oposisi menyambut waktu tambahan untuk meninjau RUU yang panjang, yang diterbitkan Senin malam.

Setelah pemungutan suara, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn meminta pemerintah untuk bekerja bersama untuk menyetujui jadwal yang masuk akal agar memberi House of Commons untuk berdebat, meneliti dan mengubah kesepakatan ini.

Sebelumnya pada hari itu, Johnson telah memperingatkan bahwa dia akan menarik RUU itu sama sekali dan mendorong pemilihan umum dini, jika anggota parlemen berusaha untuk menggagalkan jadwal legislatif pemerintah.

Anggota parlemen oposisi telah dua kali menolak upaya Perdana Menteri untuk memaksa pemilihan umum dini, menyerukan Brexit tanpa kesepakatan agar dilepas terlebih dahulu.

Tetapi Boris Johnson mungkin merasa kalkulus untuk pemungutan suara publik telah bergeser sejak Sabtu, ketika dia dipaksa untuk meminta perpanjangan Brexit dari Uni Eropa, sesuatu yang dia tolak berkali-kali.

Uni Eropa belum secara resmi menanggapi surat Johnson yang tidak ditandatangani berisi permintaan perpanjangan batas waktu Brexit.

Perpanjangan waktu dari Uni Eropa dapat menentukan jalannya Brexit, sebab penundaan yang lama akan memungkinkan penentang Brexit untuk mendorong referendum lain. Penundaan singkat Brexit dapat meningkatkan tekanan pada parlemen untuk menyetujui suatu kesepakatan.