TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam membela kepolisian meski dikecam karena menggunakan cara brutal menangani pendemo Hong Kong.

Pada Sabtu Lam mengatakan polisi telah menggunakan kekuatan yang sesuai untuk merespons pendemo. Meski dia mengatakan pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan, bahkan yang dilakukan oleh Polisi.

Dikutip dari CNN, 20 Oktober 2019, dalam sebuah wawancara dengan penyiar publik RTHK, Carrie Lam mengatakan bahwa petugas polisi tidak sengaja mengadopsi kekerasan tetapi telah memilih langkah-langkah "tepat" ketika perusuh menggunakan kekerasan.

"Kita harus memiliki keyakinan pada aturan hukum Hong Kong, yang juga termasuk mematuhi hukum," tambah Lam.

Lam juga menekankan nilai kebebasan berbicara, dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki niat menghalangi wartawan dengan pendaftaran peliputan atau untuk memeriksa siapa yang akan memenuhi syarat untuk melakukan liputan berita.

"Kebebasan berbicara adalah nilai inti di Hong Kong," kata Lam. "Saya sepenuhnya setuju dengan gagasan bahwa wartawan memiliki hak untuk menggunakan kekuatan mereka sebagai pilar keempat kekuasaan."

Para pengunjuk rasa membakar ATM Bank of China di Tsuen Wan. [Edmond So/South China Morning Post]

Demonstrasi digelar lagi pada Ahad dan akan menguji kekuatan gerakan pro-demokrasi. Para pendemo akan terus beraksi meskipun polisi memutuskan unjuk rasa ilegal.

Sebelumnya, ribuan orang telah menentang polisi dan menggelar demonstrasi massal tanpa izin, seringkali damai pada awalnya tetapi berubah ricuh di malam hari.

Pemicu kerusuhan di Hong Kong adalah proposal RUU yang sekarang ditarik untuk memungkinkan ekstradisi ke Cina daratan, serta Taiwan dan Makau. Kasus seorang pria Hong Kong yang dituduh membunuh pacarnya di Taiwan sebelum melarikan diri kembali ke Hong Kong diangkat sebagai contoh mengapa RUU ekstradisi diperlukan, menurut laporan Channel News Asia.

2.600 lebih orang telah ditangkap sejak protes meningkat pada bulan Juni.

Tuntutan pendemo Hong Kong sejak itu meluas jauh melampaui menentang RUU ekstradisi, untuk mengambil perhatian yang lebih luas bahwa Beijing mengikis kebebasan yang diberikan ketika Inggris mengembalikan Hong Kong ke Cina pada tahun 1997.