TEMPO.CO, Quito – Presiden Ekuador, Lenin Moreno, mencabut penerapan undang-undang yang memotong anggaran subsidi bahan bakar.

Moreno melakukan ini setelah terjadinya aksi protes yang diwarnai kerusuhan oleh penduduk asli Ekuador, yang memprotes penghapusan subsidi bahan bakar minyak sesuai arahan IMF.

Ini berarti Moreno mengembalikan harga jual bahan bakar minyak ke level harga semula.

“Pembatalan pencabutan subsidi harga BBM ini menjadi kemenangan bagi komunitas warga asli Ekuador, yang turun ke jalan memprotes kebijakan itu di ibu kota dan mengakibatkan kerusuhan,” begitu dilansir Reuters pada Selasa, 15 Oktober 2019.

Keputusan Moreno untuk menghapus subsidi BBM, yang telah berlaku selama empat dekade, dinilai bisa menghemat anggaran pemerintah sebanyak US$1.5 miliar atau Rp21 triliun per tahun.

Ini juga awalnya bisa mengurangi defisit penerimaan pajak negara, yang menjadi salah satu poin persyaratan pemberian pinjaman oleh Dana Moneter Internasional.

Namun, keputusan Moreno itu menjadi sangat tidak populer dan memicu terjadinya protes massal selama berhari-hari oleh penduduk asli Ekuador, yang kerap berakhir dengan kerusuhan meskipun militer menerapkan jam malam.

Pemerintah juga sempat keluar dari ibu kota dan mengungsi ke kota lain karena massa mengepung kantor-kantor pemerintah memprotes kebijakan yang dinilai kontroversial itu.

“Kita telah memilih perdamaian,” kata Moreno lewat cuitan pada Ahad malam. Keesokan harinya, dia menandatangani keputusan Presiden untuk kembali menerapkan subsidi BBM.

Moreno mulai menjabat sebagai Presiden pada 2017 setelah berkampanye dengan tema haluan kiri dan menggantikan Presiden Rafael Correa.

Dia juga mengatakan akan mencari formula baru untuk mengatasi subsidi BBM yang tidak menguntungkan orang kaya dan para penyelundup.

“Moreno selamat saat ini tapi belum selesai. Penduduk asli Ekuador menunjukkan kekuatannya dan akan semakin berani meminta konsesi lanjutan dari pemerintah,” kata Eileen Gavin, analis senior dari Verisk Maplecroft.