TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dilaporkan meminta izin Presiden Cina Xi Jinping dahulu sebelum mencabut RUU Ekstradisi secara formal.

Pengungkapan itu terjadi tiga minggu setelah Lam mengatakan dia telah memutuskan menarik undang-undang itu atas inisiatifnya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa Beijing memahami dan menghormati mengapa pemerintah Hong Kong harus mencabut RUU.

Dilaporkan South China Morning Post, 28 September 2019, sebuah sumber yang dekat dengan pemerintah Hong Kong mengatakan rencana untuk menarik RUU tersebut telah diajukan ke kantor Xi Jinping untuk musyawarah dan persetujuan segera sebelum diumumkan pada 4 September.

"Penarikan RUU itu merupakan keputusan penting dan, seperti penunjukan pejabat utama di Hong Kong, itu harus disetujui oleh Presiden Xi," kata sumber.

"Pemerintah Hong Kong tidak memiliki banyak ruang untuk bermanuver mengenai opsi-opsi untuk menangani krisis politik yang dipicu oleh RUU tersebut karena pemerintah pusat mempertimbangkannya dalam konteks hubungan AS-Cina. Ini bukan lagi masalah hubungan Hong Kong dan pemerintah pusat."

Dalam rekaman audio yang bocor hanya beberapa hari sebelum pengumumannya, Carrie Lam terdengar mengatakan kepada sekelompok pengusaha di sebuah pertemuan pribadi akhir bulan lalu bahwa dia tidak punya banyak pilihan, mengingat bahwa reaksi besar-besaran terhadap RUU Ekstradisi telah meningkat ke tingkat nasional, keamanan, bahkan sampai masalah kedaulatan.

Sumber lain mengatakan dari perspektif keamanan nasional, adalah wajar dan logis untuk keputusan penting seperti itu membutuhkan persetujuan Xi.

"Ini bukan masalah dalam domain pemerintah Hong Kong," kata sumber kedua.

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam bertemu publik selama dialog di Stadion Queen Elizabeth di Wan Chai, 26 September 2019.[Winson Wong/South China Morning Post]

Carrie Lam menyerah pada tuntutan publik dan mengumumkan pada 4 September, bahwa ia akan secara resmi menarik RUU yang memicu protes pada Juni atas kekhawatiran tentang memungkinkan pemindahan tersangka kriminal ke Cina daratan.

"Keputusan itu dibuat oleh pemerintah Hong Kong...Pemerintah pusat memahami mengapa kami harus melakukannya, mereka menghormati pandangan saya dan mereka mendukung saya sepenuhnya," kata Lam pada hari berikutnya.

Dia awalnya menangguhkan RUU itu dan kemudian menyatakan RUU itu sudah mati, tetapi menolak untuk mencabutnya, meskipun ada protes dan kekerasan massal.

Carrie Lam menegaskan penangguhan RUU itu sebagai itikad pemerintah, untuk menutup celah legislatif yang ada untuk mengejar penjahat yang kabur ke Hong Kong, tetap menjadi tujuan yang layak dan sah.

Pada 9 Juli, Carrie Lam yang akhirnya menyatakan RUU itu "mati", menegaskan bahwa RUU tidak akan lagi diajukan.

Namun para pengunjuk rasa masih bersikeras pada empat tuntutan yang tersisa, yakni membentuk komisi penyelidikan untuk menyelidiki perilaku polisi dalam menangani protes; amnesti bagi mereka yang ditangkap; mengakhiri karakterisasi protes sebagai kerusuhan; dan memulai kembali proses reformasi politik yang macet di kota. Sampai saat ini, dalam diskusi dengan demonstran Hong Kong pada Kamis malam, Carrie Lam enggan mengabulkan tuntutan tersebut.