TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump akan mengungkapkan rencana perdamaian Timur Tengah antara Palestina dan Israel setelah pemilu Israel pada 17 September.

"Kami mungkin akan menunggu pengumuman rencana perdamaian Timur Tengah sampai setelah pemilihan Israel," kata Trump, menambahkan bahwa AS mungkin akan membocorkan sebagian kecil rencana sebelumnya, seperti dikutip dari Times of Israel, 19 Agustus 2019.

Menurut Donald Trump rencana perdamaian Palestina dan Israel adalah kesepakatan terberat yang pernah dibuat.

Bagian pertama dari rencana perdamaian Timur Tengah Trump pada bagian ekonomi, dipresentasikan di Manama, Bahrain, pada bulan Juni di lokakarya "Peace to Prosperity" yang dipimpin oleh Jared Kushner, menurut The Jerusalem Post.

Utusan khusus AS Jason Greenblatt juga berbicara tentang rencana pengembangan ekonomi yang diusulkan US$ 50 miliar (Rp 711 triliun) untuk Palestina, Yordania, Mesir dan Lebanon sebagai bagian perjanjian damai.

Puluhan pejabat pemerintah dan perwakilan dari seluruh dunia mengambil bagian dalam konferensi termasuk dari negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania dan Maroko, tetapi tidak ada perwakilan pemerintah dari Israel atau Otoritas Palestina dan sangat sedikit Pengusaha Palestina hadir.

Palestina memboikot acara tersebut dengan mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk "menyuap" rakyat Palestina, dan Bahrain memutuskan untuk tidak mengundang pejabat pemerintah Israel karena tidak ada pihak pemerintah Palestina yang hadir.

Otoritas Palestina telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian Trump, bahkan sebelum melihat bagian politik yang kemungkinan akan berurusan dengan perbatasan.

Awalnya rencana itu akan diumumkan musim panas ini, tetapi ditunda setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal mengumpulkan koalisi setelah pemilihan umum bulan April dan menyerukan pemungutan suara baru, yang sekarang dijadwalkan pada 17 September.

PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia bersedia menunggu dan melihat isi dari rencana tersebut, tetapi menegaskan dia tidak akan berkompromi dengan keamanan Israel.

Belum ada perincian yang telah dipublikasikan sejauh ini tentang bagaimana rencana tersebut menangani masalah-masalah utama seperti negara Palestina yang merdeka, kendali Israel atas Tepi Barat, nasib Yerusalem, dan "hak untuk kembali" bagi warga Palestina ke rumah-rumah tempat mereka tinggal setelah melarikan diri atau diusir Israel pada tahun 1948.

Namun seperti dilaporkan Times of Israel, para pejabat AS telah mengindikasikan bahwa mereka akan mendukung otonomi Palestina dan pemerintahan Palestina sendiri, tetapi berhenti mendukung pembentukan negara Palestina.