Presiden Prancis Waswas Nasib Kesepakatan Nuklir Iran
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Minggu, 7 Juli 2019 10:38 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron sangat mencemaskan nasib kesepakatan nuklir Iran yang dibuat pada 2015. Dia pun mengingatkan Iran pada segala konsekuensi yang bakal muncul jika kesepakatan ini semakin melemah.
"Presiden mengutarakan kekhawatirannya pada kesepakatan nuklir 2015 mungkin bakal melemah dan segala konsekuensi yang mengikutinya," demikian pernyataan Kepresidenan Prancis, seperti dikutip dari reuters.com, Minggu, 7 Juli 2019.
Tidak dijelaskan konsekuensi-konsekuensi apa saja yang dimaksud Macron. Kepresidenan Prancis pun enggan memberikan klarifikasi soal konsekuensi yang dimaksud.
Baca juga:Amerika Serikat Minta Pertemuan Darurat IAEA Bahas Nuklir Iran
Baca juga:Senator Amerika Usul Pembangkit Listrik Nuklir Iran
Sejumlah diplomat Eropa mengatakan pelanggaran kesepakatan nuklir Iran bisa membuat pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu saling bersengketa terkait mekanisme kesepakatan yang pada akhirnya bisa mengarah penjatuhan kembali sanksi ekonomi dari PBB kepada Iran. Negara Eropa yang ikut menanda tangani kesepakatan nuklir Iran 2015 adalah Prancis, Inggris dan Jerman.
Iran saat ini dikhawatirkan bakal mengumumkan pengunduran dirinya dari kesepakatan nuklir 2015 menyusul ketegangan negara itu dengan Amerika Serikat. Ketegangan ini terjadi setahun setelah Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir yang dibuat oleh mantan Presiden Barack Obama pada 2015 dan memberlakukan lagi sanksi ekonomi kepada Iran.
Iran saat ini menuntut negara-negara Eropa untuk melakukan lebih banyak upaya menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015 dengan cara memastikan Iran mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan itu. Amerika Serikat melalui embargonya mengincar minyak mentah Iran.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Presiden Macron mengaku sudah sepakat dengan Presiden Iran Hassan Rouhani untuk melakukan pembicaraan mengenai nasib kesepakatan nuklir yang dibuat pada 2015 dan syarat-syarat yang harus dipatuhi agar bisa digelar dialog dengan seluruh pihak yang terlibat.
