TEMPO.CO, Ramallah – Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengritik pelaksanaan konferensi internasional mengenai Palestina dan Israel, yang digelar di Manama, Bahrain.

Baca juga: Israel Siap Hadiri Konferensi Ekonomi Palestina di Bahrain

Shtayyeh menilai konferensi yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ini terpisah dari realitas.

Konferensi ini bertema “Kesejahteraan untuk Perdamaian”.

Dia menilai konferensi untuk mencari solusi dari konflik berkepanjangan Palestina dan Israel ini tidak akan berkembang menjadi rencana politik.

“Bahrain hanya sebuah uji coba yang buruk. Saya pikir ini sebuah pelatihan ekonomi yang telah terpisah secara penuh dari realita,” kata Shtayyeh di kantornya Tepi Barat, Palestina, seperti dilansir Reuters pada Kamis, 27 Juni 2019.

Baca juga: Palestina Menolak Konferensi Inisiatif Amerika di Bahrain

Shtayyeh menilai konferensi ini tidak lebih dari sebuah wacana intelektual.

Washington menggelar konferensi internasional dua hari di Bahrain, yang berakhir kemarin, dan menyebutnya sebagai langkah pertama dari upaya menyelesaikan konflik di Timur Tengah.

Sejumlah negara Arab sekutu AS menilai konferensi yang berfokus pada isu ekonomi ini bisa berpeluang diterima semua pihak jika ada penyelesaian isu politik.

Namun, Shtayyeh berpendapat tujuan dari konferensi ini tidak bakal terwujud dan tidak berlanjut.

Baca juga: Warga Palestina di Yerusalem Tolak Makanan Ramadan dari UEA

Konferensi ini menyerukan penggalangan dana sekitar US$50 miliar atau sekitar Rp709 triliun untuk menstimulasi kegiatan ekonomi di Palestina dan sejumlah negara Arab sekitarnya. Idenya adalah mengalokasikan sekitar 50 persen dari dana ini untuk pembangunan di wilayah Palestina selama 10 tahun.

Namun, upaya ini mendapat penolakan dari para pemimpin Palestina. Alasannya, Presiden AS, Donald Trump, telah bersikap bias dengan mendukung Israel lewat pengakuan Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 2017.

Palestina mengatakan menginginkan Kota Yerusalem Timur sebagai ibu kota di masa depan.

Baca juga: IMF dan Bank Dunia akan Hadiri di Konferensi Ekonomi Palestina

Aspek solusi politik dari inisiatif ini, yang dimotori menantu Trump yaitu Jared Kushner, masih belum terungkap ke publik. Menurut Kushner dan utusan AS ke Timur Tengah, Jason Greenblatt, konsep solusi politik akan dibuka setelah Israel menggelar pemilu cepat pada September 2019.

Ada kekhawatiran dari Palestina bahwa tim bentukan Trump ini telah meninggalkan konsep solusi dua negara, yang selama ini menjadi rujukan Israel dan Palestina. Konsep ini merujuk kepada pembentukan sebuah negara Palestina yang independen dan berdampingan dengan Israel.

“Kami belum melihat di atas kerja referensi mengenai adanya pendudukan (oleh Israel), pembangunan pemukiman, Palestina, dua negara, perbatasan 1967, Yerusalem dan lainnya,” kata dia.

Israel mengambil alih wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza pada 1967 saat terjadi Perang Timur Tengah. Bangsa Palestina menginginkan berdirinya negara mereka di kawasan ini.

Beberapa hari sebelum pemilu Israel pada April 2019, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan akan menganeksasi wilayah pemukiman warga Yahudi di kawasan Tepi Barat jika dia menang.