Israel Siap Hadiri Konferensi Ekonomi Palestina di Bahrain

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri sementara Israel,  Israel Katz. Sumber: The Times of Israel

    Menteri Luar Negeri sementara Israel, Israel Katz. Sumber: The Times of Israel

    TEMPO.CO, Jakarta - Israel akan menghadiri sebuah konferensi yang digagas Amerika Serikat di Bahrain pada pekan depan yang akan membahas sejumlah proposal tentang ekonomi Palestina. Menteri Luar Negeri sementara Israel, Israel Katz, mengatakan tindakan yang dilakukan pihaknya ini bagian dari sebuah rencana damai.

    Dikutip dari reuters.com, Senin, 17 Juni 2019, Amerika Serikat mendanai konverensi itu agar bisa mendorong perekonomian Palestina. Hal ini juga bagian dari upaya luar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menyelesaikan konflik perebutan wilayah antara Israel dan Palestina.

    "Israel akan ada di konverensi di Bahrain. Koordinasi telah dibuat," kata Katz dalam wawancara dengan channel 13 News, sebuah jaringan televisi di Israel.

    Baca juga:IMF dan Bank Dunia akan Hadiri di Konferensi Ekonomi Palestina

    Sebuah sumber mengatakan Israel rencananya akan mengirimkan serombongan delegasi pengusaha, bukan perwakilan pemerintah pada konferensi yang digelar pada 25 dan 26 Juni 2019. Konferensi itu diboikot oleh pemimpin Palestina.

    Melalui kicauannya di Twitter, Katz mengatakan Israel belum memutuskan delegasi yang akan diutus ke pertemuan itu. Dia hanya meyakinkan sektor teknologi dan kemampuan berinovasi bisa berkembang pesat jika ada kemajuan di kawasan.

    Pejabat di pemerintah Amerika Serikat mengatakan mereka telah mengundang menteri perekonomian dan keuangan serta para pengusaha untuk menghadiri konferensi di Bahrain guna mendiskusikan investasi di Pelastina. Mesir, Yordania dan Maroko berencana menghadiri pertemuan ini.

    Para pemimpin Palestina menolak konferensi ini. Mereka mengatakan rencana perdamaian yang diusung Amerika Serikat ini masih jauh dari tujuan mereka. Sebaliknya mereka menyalahkan penghentian bantuan dari Amerika Serikat dan pembatasan yang diberlakukan Israel sebagai biang keladi krisis ekonomi di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dua wilayah Palestina yang dikuasai Israel.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.