3 Fakta Sanksi Tambahan Amerika Serikat ke Iran
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Selasa, 25 Juni 2019 12:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pada Senin, Donald Trump mengumumkan sanksi baru ke Iran dengan menargetkan pejabat tinggi Iran termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
"Tindakan hari ini mengikuti serangkaian perilaku agresif oleh rezim Iran dalam beberapa pekan terakhir, termasuk menembak jatuh pesawat drone AS," kata Trump, diapit oleh Menteri Keuangan Steve Mnuchin dan Wakil Presiden Mike Pence, seperti dilaporkan CNN, 25 Juni 2019.
"Pemimpin tertinggi Iran adalah orang yang bertanggungjawab atas perilaku bermusuhan rezim. Dia dihormati di negaranya. Kantornya mengawasi instrumen paling brutal rezim termasuk Korps Garda Revolusi Iran," kata Trump.
Sanksi baru ini akan menutup akses finansial Ali Khamenei, kantor, serta afiliasinya.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB Minta Iran dan AS Dialog Hindari Krisis
1. Iran klaim AS putus asa
Kantor berita Iran IRNA mengecam langkah AS sebagai tanda "keputus-asaan Amerika." Menteri Luar Negeri Iran Zarif menulis di Twitter ada kelompok penentang Iran yang ia sebut "Tim B", yakni Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed.
"Sekarang jelas bahwa #B_Team tidak peduli dengan kepentingan AS — mereka membenci diplomasi, dan haus akan perang," kata Zarif di Twitter, dikutip dari CNN.
.@realDonaldTrump is 100% right that the US military has no business in the Persian Gulf. Removal of its forces is fully in line with interests of US and the world. But it's now clear that the #B_Team is not concerned with US interests—they despise diplomacy, and thirst for war.
— Javad Zarif (@JZarif) June 24, 2019
Sebelum pengumuman sanksi, seorang pejabat senior Iran mengatakan kepemimpinan negara itu melihat perang dan sanksi sebagai dua sisi dari mata uang yang sama dan menekankan bahwa Iran tidak dapat dipaksa untuk melakukan negosiasi.
Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin mengatakan sanksi baru akan mengunci miliaran dolar aset.
Baca juga: Trump Setuju Bantu Iran Jadi Negara Kaya, Syaratnya?
Mark Dubowitz, CEO dari Foundation for Defense of Democracies, mengatakan bahwa Ayatollah mengawasi sejumlah perusahaan yang diperkirakan bernilai US$ 200 miliar (Rp 2.827 triliun), yang mencakup ratusan perusahaan di bidang pertanian, energi, real estat dan sektor lainnya.
Orang-orang membuat kesalahan besar dengan berpikir sanksi ini hanya simbolis, kata Dubowitz.
Mnuchin juga mengatakan Trump juga akan memberikan sanksi kepada Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif pada akhir minggu ini.
2. Perang dan sanksi
Meskipun Badan Energi Atom Internasional telah menemukan bahwa Iran telah mematuhi perjanjian tersebut, AS telah memberlakukan kembali semua sanksi yang ada sebelum perjanjian dan menambahkan yang baru. Tindakan-tindakan itu telah merusak konsep inti dari kesepakatan itu yang akan memberikan imbalan pembebasan sanksi dan bantuan ekonomi kepada Iran, atas kontrol pada program nuklirnya.
Sebelum sanksi Senin diumumkan, para pejabat Iran mengeluarkan penolakan atas komentar Trump saat wawancara dengan NBC, dan mengatakan Iran tidak akan dipaksa ke meja perundingan.
Baca juga: Trump Kenakan Sanksi kepada Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei
Seorang penasihat Presiden Iran Hassan Rouhani menulis di Twitter pada Senin bahwa "kami bukan penghasut perang dan kami juga tidak layak dapat sanksi."
"Tapi kami menganggap perang dan sanksi sebagai dua sisi dari mata uang yang sama," kata Hesameddin Ashena, penasihat Hassan Rouhani.
"Klaim Amerika untuk bernegosiasi tanpa prasyarat tidak dapat diterima sementara ancaman dan sanksi terus berlanjut. Mereka harus memberi kita lebih dari JCPOA jika mereka menuntut sesuatu yang lebih dari perjanjian ini."
Sekutu AS tidak segera menanggapi komentar tentang sanksi yang direncanakan terhadap Zarif. Seorang pejabat Inggris mengatakan bahwa Inggris tetap berkomitmen penuh untuk kesepakatan nuklir yang mencakup bantuan sanksi selama Iran tetap patuh. Hingga saat ini Iran telah menjunjung tinggi komitmennya, menurut pejabat Inggris.
Inggris memiliki lebih dari 200 daftar sanksi Uni Eropa untuk Iran terkait aktivitas nuklir dan balistik rudal, termasuk terhadap Korps Garda Revolusi Iran secara keseluruhan.
Pada Senin, Mnuchin dan Departemen Keuangan juga mengumumkan sanksi terhadap delapan komandan senior Angkatan Laut, Dirgantara, dan Pasukan Darat Korps Pengawal Revolusi Islam, unit militer elit dengan pengaruh politik yang dalam dan kepentingan di sebagian besar wilayah.
"Komandan-komandan ini duduk di atas birokrasi yang mengawasi kegiatan regional IRGC yang berbahaya, termasuk program rudal balistik yang provokatif, pelecehan dan sabotase kapal-kapal komersial di perairan internasional, dan kehadirannya yang tidak stabil di Suriah," kata pernyataan Departemen Keuangan.
3. Keamanan di perairan Teluk
