TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc masih khawatir situasi di Laut Cina Selatan meski Code of Conduct atau COC sedang dibahas.

Menurut PM Phuc saat tiba untuk KTT ASEAN di Bangkok pada Sabtu, situasi di lapangan masih rumit.

"Kegiatan unilateral yang melanggar hukum, termasuk reklamasi lahan untuk mengubah status quo, militerisasi, tabrakan yang membahayakan jiwa nelayan," kata Phuc kepada The Nation, 22 Juni 2019.

Baca juga: Intelijen Militer Taiwan Pantau Aksi Kapal Induk Cina Liaoning

"Perilaku ini telah mengikis kepercayaan dan tidak kondusif. untuk promosi dialog dan pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," tambahnya.

Phuc tiba di Thailand pada hari Sabtu untuk KTT ASEAN ke-34 di mana banyak masalah keamanan akan dibahas.

Vietnam adalah salah satu anggota ASEAN yang berselisih dengan Cina atas sengketa wilayah di laut yang diperebutkan. Wilayah ini menjadi titik panas ketika Cina memulai militerisasi dengan membangun fasilitas untuk penggunaan militer bertahun-tahun lalu.

Baca juga: Filipina Kecam Kapal Diduga Milik Cina yang Tabrak Kapal Nelayan

ASEAN dan Cina menandatangani deklarasi yang tidak mengikat secara hukum tentang perilaku (DOC) pihak-pihak di Laut Cina Selatan pada 2002 untuk mengatur laut, tetapi situasinya tetap tegang.

Seorang jurnalis melintasi ornamen penyambutan delegasi jelang rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, Kamis 20 Juni 2019. KTT ASEAN ke-34 yang dilaksanakan 20-23 Juni 2019 tersebut mengangkat tema Memajukan Kemitraan Untuk Keberlanjutan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

ASEAN dan Cina sekarang bekerja untuk memiliki kode perilaku yang mengikat secara hukum untuk mengendalikan perilaku negara-negara di Laut Cina Selatan.

Para menteri dan pejabat senior ASEAN berharap dapat menyimpulkan pembacaan teks pertama COC pada akhir tahun ini.

"Terhadap latar belakang itu, ASEAN perlu dengan kuat menaati posisi fundamentalnya di Laut Cina Selatan, di mana para pihak terkait harus menahan diri, menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat semakin memperumit situasi," kata Phuc.

Baca juga: AS Jual 38 Drone Pengintai ke 4 Negara ASEAN Senilai Rp 668,4 M

"Semua pihak harus menahan diri dari militerisasi dan berupaya menyelesaikan perselisihan dengan cara damai berdasarkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), secara ketat dan sepenuhnya menerapkan DOC dan berusaha untuk merumuskan COC yang efektif dan substantif sejalan dengan hukum internasional dan didukung oleh komunitas internasional," katanya.

Perdana Menteri Phuc juga mengatakan menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di Laut Cina Selatan merupakan prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran semua negara.

Menurut Perdana Menteri Vietnam, dalam beberapa tahun terakhir ASEAN telah melakukan upaya untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah keamanan regional, termasuk Laut Cina Selatan, konflik etnis di negara Rakhine di Myanmar, denuklirisasi semenanjung Korea, terorisme dan kejahatan transnasional.