Anwar Ibrahim Minta Mahathir Klarifikasi Soal Ketua KPK Malaysia

Reporter

Tempo.co

Editor

Budi Riza

Sabtu, 8 Juni 2019 09:23 WIB

Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. asianaffairs.in

TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Presiden Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, mengatakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad perlu menjelaskan keputusannya menunjuk kepala Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia atau MACC yang baru.

Baca juga: Mahathir Bakal Dikudeta? Anwar Ibrahim Menampik

Ini terkait keputusan Mahathir menunjuk Latheefa Beebi Koya sebagai kepala KPK Malaysia atau MACC untuk menggantikan pejabat sebelumnya, yang mengundurkan diri.

“Tentu saja klarifikasi dibutuhkan karena itu merupakan janji kampanye kami. Kita perlu menggunakan forum yang sesuai untuk klarifikasi itu seperti kabinet atau rapat dewan kepemimpinan Pakatan Harapan,” kata Anwar kepada media seperti dilansir Channel News Asia pada Jumat, 7 Juni 2019.

Advertising
Advertising

Anwar mengatakan keputusan Mahathir untuk menunjuk Latheefa, yang merupakan pengacara dan politikus dari PKR yang dipimpinnya, sebagai keputusan PM. Dia mengaku baru tahu mengenai keputusan itu setelah diumumkan.

Baca juga: Ini Klarifikasi Wan Azizah Soal Anwar Ibrahim Gantikan Mahathir

Mahathir mengumumkan penunjukan Latheefa untuk menggantikan Mohd Shukri Abdull, yang mengundurkan diri sebelum masa tugasnya selesai pada 2020. Keputusan mengejutkan Mahathir ini membuat Latheefa bakal bertugas mulai 1 Juni.

Namun, Mahathir, 93 tahun, tidak berkonsultasi terlebih dulu dengan kabinet ataupun partai koalisi pendukung pemerintah yaitu Pakatan Harapan soal penunjukan kepala KPK baru ini.

Menurut Anwar, klarifikasi diperlukan untuk menjelaskan mengapa PM tidak berkonsultasi soal ini dengan kabinet. Ini juga diperlukan untuk menjawab isu bahwa penunjukan itu bertentangan dengan UU KPK Malaysia dan melanggar janji kampanye Pakatan Harapan.

Baca juga: Aset Anwar Ibrahim Senilai Rp 37 Miliar, Mahathir Rp 112 Miliar

“Manifesto tidak dipenuhi dan terkesan ini penunjukan bersifat politis. Saya kira perlu dijelaskan kepada publik mengapa manifesto tidak sepenuhnya diperhatikan dan dihormati meskipun saya pikir Latfeefa memiliki rekam jejak yang memenuhi syarat untuk posisi itu,” kata Anwar.

Menurut Anwar, yang juga pernah menjadi deputi PM saat Mahathir menjabat sebagai PM pada era 90an, partai koalisi tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan Mahathir sebagai PM.

“Kami akan memastikan MACC akan tetap independen dan mereka yang diberi tugas bersikap sangat profesional dan tidak terkait afiliasi politik dan faksi. Soal ini sudah kami sampaikan,” kata dia.

Menurut Anwar, Latheefa telah mengundurkan diri sebagai anggota PKR untuk menempati posisi barunya itu. Partai menerima pengunduran diri ini.

Saat ini, seperti dilansir Malaysia Kini, KPK Malaysia atau MACC sedang menangani perkara kakap dugaan korupsi yang dilakukan bekas PM Najib Razak dan istrinya Siti Rosmah. Keduanya telah berstatus terdakwa terkait dugaan korupsi dana investasi 1Malaysia Development Berhad dan mulai menjalani persidangan. PM Mahathir mendukung proses penegakan hukum ini.

Berita terkait

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

9 jam lalu

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

Empat pejabat di Kementerian Pertanian kompak menjawab terpaksa memenuhi permintaan Syahrul Yasin Limpo karena takut dipecat atau dimutasi.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

13 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

Bendahara Dirjen PSP Kementerian Pertanian mengaku diminta menyiapkan Rp10 juta untuk honor Syahrul Yasin Limpo sebagai narasumber

Baca Selengkapnya

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

13 jam lalu

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

Momentum pindah dukungan Gus Muhdlor saat pilpres ditengarai dipengarui kasus korupsi yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

14 jam lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

14 jam lalu

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

Terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, telah mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Tinggalkan Gedung KPK Usai Diperiksa 9 Jam, Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Berstatus Tersangka Investasi Fiktif

1 hari lalu

Tinggalkan Gedung KPK Usai Diperiksa 9 Jam, Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Berstatus Tersangka Investasi Fiktif

KPK memeriksa Dirut PT Taspen Antonius Kosasih dalam kasus dugaan investasi fiktif. Ada beberapa tersangka lain dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

1 hari lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

1 hari lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Gus Muhdlor Ditahan KPK karena Dugaan Korupsi, Subandi jadi Plt Bupati Sidoarjo

1 hari lalu

Gus Muhdlor Ditahan KPK karena Dugaan Korupsi, Subandi jadi Plt Bupati Sidoarjo

KPK menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

1 hari lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya