TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pembangunan Sosial dan anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Ahmed Majdalani, mengatakan tidak akan menghadiri konferensi yang dipimpin Amerika Serikat dan bakal digelar di Bahrain pada 25-26 Juni 2019.

Baca juga:

Gedung Putih Siapkan Proposal Investasi di Jalur Gaza Palestina

"Tidak akan ada partisipasi Palestina dalam konferensi Manama. Setiap orang Palestina yang datang hanya akan menjadi kolaborator bagi Amerika dan Israel," kata Ahmed Majdalani seusai pertemuan kabinet, Senin 20 Mei 2019, dilansir Reuters.

AS akan mengumumkan konferensi itu seusai Ramadan, yang merupakan bulan bagi Muslim berpuasa. Proposal perdamaian ini disebut sebagai kesempatan menghidupkan investasi internasional untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang dikelola Palestina.

Baca juga: 4 Sikap Amerika Serikat Terhadap Palestina di Masa Donald Trump

Palestina telah memboikot AS setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada Desember 2017.

Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengatakan, pemerintahnya belum diajak berkonsultasi mengenai pertemuan pada 25-26 Juni di Manama, Bahrain.

Dia menegaskan keinginan rakyat Palestina untuk perdamaian dengan Israel adalah mengembalikan Tepi Barat dan Gaza serta Yerusalem Timur untuk menjadi ibukota masa depan mereka. Mediasi internasional selama bertahun-tahun menemui jalan buntu mengenai isu krusial ini.

Aljazeera melansir Shtayyeh mengatakan permintaan inti Palestina adalah pendirian dua negara sebagai perdamaian dengan Israel. Ini termasuk kontrol penuh di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta Yerusalem Timur, yang dikuasai Israel sejak 1967.

Baca juga: Amerika Serikat Veto Resolusi DK PBB untuk Palestina

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, juga mengecam digelarnya konferensi itu.

Saat ini, Israel menyebut Yerusalem sebagai ibukotanya yang tak terpisahkan dan mengatakan akan mendeklarasikan kedaulatan di wilayah pemukiman Tepi Barat.

Menteri Keuangan Israel, Moshe Kahlon, mengatakan dia belum menerima undangan ke pertemuan Bahrain. Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely, mengatakan Israel terbuka untuk hadir.

Baca jual: Jual Tanah ke Israel, Warga Palestina Ini Akan Dikirim ke Amerika

"Kami tidak memiliki masalah mengirim perwakilan ke Bahrain, tetapi masalahnya, seperti biasa, adalah pihak Palestina tidak benar-benar tertarik pada manfaat ekonomi," kata dia.

Pejabat AS mengatakan konferensi Manama ini akan dihadiri sejumlah pengusaha dan eksekutif perusahaan dari Eropa, Timur Tengah dan Asia, serta beberapa menteri Keuangan.

Seorang pengusaha Palestina, Bashar Masri, yang merupakan pendiri Rawabi, mengatakan dia telah menolak undangan untuk hadir dan berbicara di forum ini. Rawabi merupakan kota pertama Palestina hasil perencanaan di Tepi Barat.

“Kami tidak akan terlibat dalam acara di luar konsensus nasional Palestina,” kata Masri di sosial media. “Ide perdamaian ekonomi merupakan ide lama yang ditawarkan kembali dengan cara berbeda. Dulu rakyat kami menolaknya, sekarang kami menolaknya.”

Menurut pemerintahan Trump, kesepakatan damai Palestina dan Israel, yang formula detilnya masih dirahasiakan ini, membutuhkan kompromi kedua belah pihak agar bisa efektif.

REUTERS | EKO WAHYUDI