Dua Partai Politik Menyoal Kecurangan Pemilu Thailand

Reporter

Tempo.co

Editor

Budi Riza

Senin, 25 Maret 2019 17:44 WIB

An electoral member shows a ballot during the vote counting, during the general election in Bangkok, Thailand, March 24, 2019. The strong showing by the pro-junta Palang Pracharat stunned voters who had hoped the poll would loosen the grip that traditional elites and the military hold on power in a country that has one of the highest measures of inequality in the world. REUTERS/Athit Perawongmetha

TEMPO.CO, Bangkok – Dua partai politik besar menyuarakan kekhawatiran mengenai akurasi hasil perhitungan suara pada pemilu Thailand.

Baca:

3 Fakta Pemilu Thailand 2019

Advertising
Advertising

Ini terjadi setelah partai terkait junta militer tiba-tiba mengungguli perolehan suara, yang membuat kepala juta bisa tetap berkuasa.

“Ada kejanggalan dalam pemilu ini yang membuat kami tidak nyaman. Ini berdampak pada kredibilitas negara dan kepercayaan publik,” kata Sudara Keyuraphan, seorang kandidat Perdana Menteri dari Partai Pheu Thai, yang sempat unggul dalam penghitungan perolehan kursi di parlemen, seperti dilansir Reuters pada Senin, 25 Maret 2019.

Baca: Meliput Pemilu Thailand: Toko Dilarang Jual Alkohol 24 Jam

Sudarat melanjutkan,”Kami menyuarakan keprihatinan kami sebelumnya soal pembelian suara, penyalah gunaan kekuasaa, dan kecurangan. Tiga hal ini telah terjadi. Kami akan melawan lewat jalur hukum,” kata dia dalam jumpa pers.

Sebuah petisi online mendesak pembubaran Komisi Pemilihan Umum mendapat 500 ribu tanda tangan atau melonjak 300 ribu tanda tangan dalam waktu beberapa jam saja.

Baca: Miliarder Muda Tantang Junta Militer pada Pemilu Thailand

Menurut Sudarat, partai ini akan bergabung dengan partai lain yang bersikap anti-junta militer untuk membentuk pemerintahan. Partai Pheu Thai terkait dengan bekas PM Thaksin Shinawatra.

Baca: Meliput Pemilu Thailand: Hingga H-1 Parpol Tetap Kampanye

Saat ini, penghitungan suara belum kelar sehingga belum jelas apakah partai terkait junta militer yaitu Phalang Pracharat bisa mendominasi 500 suara di parlemen rendah atau DPR untuk melanjutkan kepemimpinan pemimpin junta Prayuth Chan o cha. Saat ini, jumlah suara yang telah dihitung pada pemilu Thailand mencapai 94 persen. KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara sore ini waktu setempat.

Berita terkait

Mahkamah Agung Thailand Hapuskan Hukuman Yingluck Shinawatra

54 hari lalu

Mahkamah Agung Thailand Hapuskan Hukuman Yingluck Shinawatra

Yingluck Shinawatra dibebaskan dari dakwaan pada kasus yang terjadi saat dia menjabat sebagai perdana menteri pada 2013.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Hadapi Dakwaan Penghinaan Kerajaan

20 Februari 2024

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Hadapi Dakwaan Penghinaan Kerajaan

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi kasus lese majeste atau penghinaan terhadap kerajaan terkait dengan komentarnya di Seoul pada Mei 2015.

Baca Selengkapnya

Thaksin Shinawatra Resmi Bebas

18 Februari 2024

Thaksin Shinawatra Resmi Bebas

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pada Minggu, 18 Februari 2024, resmi menghidup udara bebas

Baca Selengkapnya

Mengenal Eks-PM Thailand Thaksin Shinawatra yang Dibenci tapi juga Dicintai

18 Februari 2024

Mengenal Eks-PM Thailand Thaksin Shinawatra yang Dibenci tapi juga Dicintai

Miliarder Thailand, mantan PM Thaksin Shinawatra, dibebaskan, menikmati kebebasan setelah hampir 16 tahun lalu lari untuk menghindari penjara.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Dijadwalkan Bebas Hari Ini

18 Februari 2024

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Dijadwalkan Bebas Hari Ini

Meskipun diberikan pembebasan bersyarat, eks PM Thailand Thaksin Shinawatra bisa menghadapi masalah hukum atas tuduhan menghina monarki pada 2015.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Thailand Bebaskan Pita Limjaroenrat dari Tuduhan Pelanggaran UU Pemilu

24 Januari 2024

Pengadilan Thailand Bebaskan Pita Limjaroenrat dari Tuduhan Pelanggaran UU Pemilu

Mantan calon perdana menteri Thailand paling populer di kalangan muda, Pita Limjaroenrat dapat tetap menjadi anggota parlemen.

Baca Selengkapnya

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

10 Januari 2024

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

Dewan Pengampunan Malaysia, yang dipimpin oleh raja, akan segera menentukan apakah akan memberikan pengampunan kerajaan kepada mantan PM Najib Razak

Baca Selengkapnya

Thaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan

18 September 2023

Thaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan

Raja Maha Vajiralongkorn meringankan hukuman delapan tahun menjadi satu tahun, namun Thaksin bisa dibebaskan lebih cepat.

Baca Selengkapnya

Raja Thailand Pangkas Hukuman Penjara Eks PM Thaksin Shinawatra

2 September 2023

Raja Thailand Pangkas Hukuman Penjara Eks PM Thaksin Shinawatra

Raja Thailand meringankan hukuman delapan tahun penjara mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra menjadi satu tahun.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Siapkan Permohonan Pengampunan Kerajaan

30 Agustus 2023

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Siapkan Permohonan Pengampunan Kerajaan

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sedang mempersiapkan dokumentasi untuk merancang permintaan pengampunan kerajaan.

Baca Selengkapnya