TEMPO.CO, Jakarta - Konsulat AS yang melayani warga Palestina, akan bergabung dengan Kedutaan AS untuk Israel di Yerusalem pada Senin. Departemen Luar Negeri AS mengakui rencana penggabungan tersebut membuat pemimpin Palestina marah.

Keputusan untuk membuat satu misi diplomatik di Yerusalem telah diumumkan Oktober lalu oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dan sebelumnya memang diperkirakan akan dilakukan pada awal Maret. Langkah tersebut secara resmi diumumkan pada Ahad.

Baca: Inggris Salahkan Amerika Serikat Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Rencana penggabungan meningkatkan kekhawatiran warga Palestina bahwa pemerintahan Trump menurunkan penanganan masalah mereka di kota Yerusalem yang sedang bersengketa.

Presiden Donald Trump membuat marah pemerintah Arab setelah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017, dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem dari Tel Aviv Mei lalu memicu kritik internasional.

Para pemimpin Palestina menangguhkan kontak diplomatik dengan pemerintah AS setelah memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Sejak itu, pemimpin Palestina memboikot upaya AS untuk menyusun rencana perdamaian Israel-Palestina, menuduh AS bias dan pro Israel.

Konsulat Jendral AS di Yerusalem adalah misi diplomatik utama AS bagi Palestina.

Dalam foto yang dirilis Pemerintah Yerusalem, Walikota Yerusalem Nir Barkat berpose dengan penunjuk arah ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem pada 7 Mei 2018. Pemerintah kota Yerusalem mengatakn telah memasang penunjuk jalan yang mengarahkan ke Kedubes AS yang baru. Barkat memasang penunjuk jalan pertama pada Senin di selatan Yerusalem yang akan ditempati Kedubes AS [Jerusalem Municipality via AP]

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Robert Palladino mengatakan, keputusan itu didorong oleh efisiensi operasional dan memberikan layanan konsuoler lebih lengkap karena bergabung aktivitas diplomatik AS.

Baca: Amerika Serikat Resmi Pindahkan Kedutaan Besar ke Yerusalem

"(penggabungan) ini tidak mengindikasikan perubahan kebijakan AS terhadap Yerusalem, tepi Barat atau Jalur Gaza," katanya."Batas-batas khusus Israel di Yerusalem tunduk pada negosiasi status akhir antara pihak yang terlibat."

Ketika Pompeo mengumumkan rencana penggabungan tahun lalu, pemimpin senior Palestina, Saeb Erekat, mengecam keputusan sebagai bukti terbaru bahwa pemerintahan Donald Trump, bekerja sama dengan Israel untuk mendirikan negara tunggal Israel daripada solusi dua negara.

Baca: 3 Negara Ini Pindahkan Kantor Kedutaan Besar ke Yerusalem

Status Yerusalem adalah salah satu perselisihan paling rumit antara Israel dan Palestina.

Israel menganggap seluruh kota Yerusalem termasuk sektor timur yang direbutnya dari Palestina dalam perang 1967 sebagai ibu kota abadi mereka, tetapi klaim itu tidak diakui secara internasional.

MUHAMMAD HALWI | REUTERS