TEMPO.CO, Jakarta - Kapal tanker asal Rusia diduga telah melanggar sanksi perdagangan internasional dengan mentransfer minyak ke sebuah kapal milik Korea Utara di atas laut. Saksi mata mengatakan, tindakan ini dilakukan setidaknya empat kali pada Oktober 2017 dan Mei 2018.

Dikutip dari reuters.com, Selasa, 26 Februari 2019, kapal tanker tersebut diketahui milik perusahaan Primportbunker yang bermarkas di Vladivostok, Rusia. Pemilik kapal menolak memberi keterangan terkait hal ini.

Baca: Amerika Minta Cina Pangkas Suplai Minyak ke Korea Utara

Perjalanan yang dilakukan oleh kapal Primportbunker dilakukan pada 13 Oktober 2017 dan 7 Mei 2018. Menurut dokumen yang tercatat di pelabuhan, tujuan kapal itu pelabuhan Ningbo, Cina. Kapal tersebut diduga melakukan pertemuan dengan kapal dari Korea Utara di wilayah perairan internasional untuk mentransfer cargo minyak.

Sumber mengatakan proses transfer minyak dilakukan ketika sistem transmitter responder kapal Primportbunker tidak beroperasi. Sejumlah ahli pengiriman via laut mengatakan kondisi ini mengindikasikan transmitter responder atau transponder memang sengaja dimatikan atau kapal memasuki sebuah zona yang tidak dijangkau oleh radar transmitter responder.

"Kami secara resmi mendaftarkan dengan tempat tujuan pelabuhan Ningbo dan berlayar ke zona 12 mill laut. Kami melakukannya pada malam hari dengan kapal tangker Korea Utara bernama Chon Moyng-1," kata sumber tersebut, yang tak mau dipublikasi identitasnya.

Baca: Setelah Cina, Giliran Kapal Rusia Jual Minyak ke Korea Utara

Transaksi minyak semacam ini menciderai sanksi internasional yang dikenakan kepada Korea Utara. Pyongyang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena melakukan pengembangan program nuklir dan rudalnya. Diantara sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat adalah larangan 90 persen ekspor minyak ke Korea Utara.

Washington menuding Rusia telah mengkhianati sanksi-sanksi internasional terhadap Korea Utara. Bukti-bukti yang ada memperlihatkan besarnya pelanggaran yang telah dilakukan Negara Beruang Merah itu. Moskow membantah tuduhan itu dan menyebutnya tuduhan tak berdasar.